Konflik Agraria Ijen Bondowoso Mulai Damai, Nasim Khan Apresiasi Kesepakatan Petani dan PTPN

  • Whatsapp
Anggota DPR RI Nasim Khan saat dikonfirmasi wartawan usai melaksanakan pertemuan antara petani Ijen dengan PTPN I dikantor Kejaksaan Bondowoso. (Rois/beritalima.com)

BONDOWOSO, beritalima.com – Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN I Regional V di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, mulai menemukan titik terang. Setelah bertahun-tahun bersitegang, kini persoalan tersebut mulai diselesaikan secara damai melalui musyawarah antara petani dan pihak PTPN.

Pertemuan yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso, Rabu (15/10/2025), difasilitasi oleh Forkopimda Bondowoso dan dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan, yang turut mengawal penyelesaian persoalan tersebut.

Bacaan Lainnya

Dari hasil musyawarah, disepakati dua opsi solusi. Petani yang ingin tetap mengelola lahan lama diwajibkan menanam kopi dan bekerja sama dengan PTPN, sementara petani yang ingin menanam hortikultura akan direlokasi ke lahan baru yang sudah disiapkan perusahaan.

Nasim Khan menyebut penyelesaian damai ini sebagai langkah bersejarah. Ini bukan hanya sejarah bagi masyarakat Ijen, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian konflik agraria.

“Semoga menjadi contoh bagi wilayah lain,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kekompakan pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat dalam menjaga suasana tetap kondusif.

“Kalau semua pihak bersinergi—baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat—InsyaAllah masalah sebesar apapun bisa diselesaikan dengan adat ketimuran dan musyawarah,” tegasnya.

Nasim menambahkan bahwa ke depan kerja sama antara petani dan PTPN akan dilakukan melalui sistem kemitraan yang adil, termasuk melalui Program Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan kopi Bondowoso yang telah dikenal sebagai “Republik Kopi.”

“Saya ingin masyarakat Ijen semakin sejahtera. Jangan mau dipecah belah oleh provokasi dari luar. Kita harus fokus membangun kesejahteraan dan menjaga alam Ijen bersama-sama,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah akan terus mengawal proses penyelesaian ini hingga tuntas.

“Semua langkah akan kami pantau. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat memiliki kepastian, keamanan, dan kesejahteraan di tanah yang mereka kelola,” pungkas Nasim Khan. (*/Rois) 

 

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait