Oleh:
Rudi S Kamri
Saya melihat ada keanehan dan kejanggalan terhadap kasus konflik perairan Natuna antara Pemerintah RI dan Pemerintah China. Mengapa klaim China atas perairan Natuna justru semakin menguat dan semakin brutal pasca kunjungan kerja resmi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke China pertengahan Desember 2019 ?
Sebelum-belumnya Pemerintah China tidak pernah sekurangajar ini kepada Pemerintah RI. Sikap politik santun China atas Indonesia ditunjukkan oleh sikap ramah secara personal Presiden China Xi Jinping kepada Presiden Jokowi dalam setiap event pertemuan dunia. Namun saat ini sikap China berubah total pasca kunjungan kerja Menhan RI Prabowo. Jujur hal ini menjadi pertanyaan besar di benak saya. Ini ada apa atau apa ada…?
Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Salah satunya Pemerintah China tidak menghargai sosok Prabowo Subianto yang dianggap mempunyai gaya dan strategi diplomasi Prabowo yang terlalu lunak. Kemungkinan lain ada skenario besar yang sedang dibangun kelompok di tingkat global yang bekerjasama dengan kelompok tertentu di dalam negeri untuk menyudutkan Presiden Jokowi dengan cara mengobarkan sentimen anti China di Indonesia. Setelah isu sesat muslim Uighur meledak, kini dimainkan kasus Natuna.
Indonesia dan kita warga Indonesia beruntung punya Presiden Jokowi yang bersikap tegas menjaga kedaulatan NKRI. Saya berharap Tim Kerja Presiden Jokowi juga kuat mendukung ketegasan sikap dari Presiden Jokowi. Karena klaim sepihak China atas perairan Laut China Selatan dan Natuna yang disuarakan oleh Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang adalah pelecehan terhadap kedaulatan RI.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di bawah kendali Menteri Retno Marsudi sudah keras melawan klaim sepihak dari China. Menurut siaran persr resmi Kemenlu, klaim sepihak China tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
Tapi usaha keras Menlu Retno Marsudi harus didukung oleh koleganya di Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu reaksi lunak dari Menhan Prabowo Subianto sangat disayangkan. Sikap Menhan Prabowo yang terlalu ‘soft’ atas kekurangajaran China semakin membuat Pemerintah China jumawa dan semakin brutal.
Cilakanya sikap lunak Pemerintah RI sebelumnya juga ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perlukan Edhi Prabowo terhadap kapal asing yang merampok hasil laut Indonesia. Dan hal ini dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing yang mulai berani masuk ke wilayah perairan Indonesia. Jadi tidak aneh kalau di media sosial mulai ramai dengan tagar “kembalikan Susi Pujiastuti”.
Saran saya kepada Presiden Jokowi, hendaknya ditunjuk menteri yang berani dan bukan bermental ayam sayur untuk menghadapi agresi Diplomasi dari Pemerintah China. Jangan dibiarkan sosok menteri yang dulu katanya garang seperti macan Asia tapi kini sudah berubah melemah bukan mengaum lagi tapi sudah mengembik termehek-mehek, mewakili Indonesia dalam menghadapi China di level diplomasi dunia.
Indonesia memang sangat memerlukan investasi asing termasuk dari China untuk membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tapi kedaulatan NKRI jauh lebih penting dibanding sekedar investasi. Hal ini yang seharusnya dipertimbangkan oleh Menteri Luhut dan Prabowo.
Dalam kasus Natuna, sekali lagi Indonesia beruntung ada Presiden Jokowi, yang kuat, tegas dan berani menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi ini saya bersyukur pilihan saya dan 55,5% rakyat Indonesia tidak salah.
Saya mendukung sikap tegas Jokowi !!!
Salam SATU Indonesia
07012020
#SayaMendukungJokowi
#NatunaAdalahIndonesia
#KembalikanSusiPujiastuti
