Konflik Timteng Ancam Harga Pangan, DPD RI: Siapkan Mitigasi Jelang Mudik Lebaran

  • Whatsapp
Konflik Timteng ancam harga pangan, DPD RI: Siapkan mitigasi jelang mudik Lebaran (foto: DPD)

Jakarta, beritalima.com|- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) soroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah(Timteng) terhadap stabilitas ekonomi domestik, sehingga perlu mitigasi jelang mudik lebaran.

Dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun 2025-2026, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, ketegangan geopolitik internasional menjadi ancaman nyata bagi ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat jelang Lebaran 2026.

“Gejolak Timur Tengah adalah alarm semua negara. Pemerintah harus segera mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat jelang Lebaran,” ujar Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta (13/3).

Sultan melihat angka inflasi tahunan per Februari 2026 sentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi keluarga dan pelaku UMKM di daerah. Ditambah posisi defisit APBN mencapai Rp135,7 triliun, DPD RI memandang perlunya navigasi fiskal yang super cermat dan taktis.

“Dengan inflasi 4,76%, kuncinya adalah penguatan produksi pangan daerah dan stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global,” jelas Senator asal Bengkulu tersebut.

Selain isu ekonomi, DPD RI minta Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi. Dengan mobilitas masyarakat diprediksi melonjak tajam, koordinasi lintas instansi menjadi krusial menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik.

“Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” tambah Sultan.

Sidang dilanjutkan penyampaian Asmasda dari empat sub wilayah. Komite I soal penguatan ASN, pemerataan infrastruktur komunikasi, dan tata kelola pembangunan daerah. Komite II bahas ketahanan pangan dan konektivitas maritim.

Komite III menekankan pemerataan layanan kesehatan, pengembangan keterampilan generasi muda, perluasan kerja, akses pendidikan, dan penguatan lembaga keagamaan. Komite IV dan BULD tentang dinamika ekonomi daerah, ketidakpastian hukum, serta lemahnya penanganan terintegrasi.

Jurnalis: rendy/abri

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait