Korupsi dan Surplus Kekuasaan: (BUKAN) Negara “PALUGADA”

  • Whatsapp
Indonesia harus lebih menyala di 2025 melawan koruptor (foto: abri)

Jakarta, beritalima.com| – Selasa, 31 Desember 2024 sedianya kami akan menggelar diskusi terbatas, bertajuk, “Korupsi & Surplus Kekuasaan”. Tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya batal, dan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan lamanya. Padahal diskusi tersebut adalah refleksi akhir tahun yang tidak hanya penting, tapi juga strategis.

Terasa ada desakan, kami masih menyimpulkan “tidak mendesak” sehingga putusannya adalah ditunda. Meski momennya bersamaan dengan rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai nominasi tokoh terkorup 2024.

Laporan OCCRP itu heboh, dan “mubal”, menimbulkan polemik luas. Di pojok waktu tak bersiku, kami memang terbiasa berdialektika. Tak ada tendensi, apalagi ambisi. Semua kanal komunikasi mengalir, seperti air.

Kami pun tak kaget, dengan laporan lembaga yang bermarkas di Amsterdam, Belanda itu, yang menurut beberapa pihak mengandalkan analisis persepsi, yang rentan terhadap bias, terutama terkait persepsi internasional tentang keterlibatan Tiongkok dalam proyek-proyek besar di Indonesia.

Ada narasi, menusuk dimensi geopolitik. Kita bangsa besar, kita kaya, kita kuat, kita punya Badan Kajian Strategis Dalam Negeri, punya Badan Kajian Strategis Luar Negeri. Di BIN kita punya Dewan Analisis Strategis. Meski kita bukan negara “Palugada” (apa elu mau gua ada/apa kamu mau saya ada). Kami, dan Kita di tubuh yang sama. Indonesia Menyala 2025.

Oleh Agung Marsudi, DURI INSTITUTE, Jakarta, 1 Januari 2025

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait