JAKARTA, beritalima.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mengedepankan pendekatan pendidikan masyarakat sebagai satu di antara tiga strategi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Pendekatan ini dipandang penting dalam mewujudkan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan Anti Korupsi (PAK).
Ketua KPK RI, Komjen Drs Firli Bahuri MSi, menyampaikan itu dalam seminar yang diadakan Ikatan Alumni (IKA) Jurusan Bimbingan Konseling (BK) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Semarang (Unnes) secara virtual di aplikasi Zoom dan Youtube, Sabtu (16/1/2021).
Di webinar bertema ”Peran Guru BK dalam Pendidikan Anti Korupsi” ini Firli menegaskan pendekatan pendidikan masyarakat itu menyasar tiga area atau klaster.
“Setidaknya di dalam pendidikan masyarakat ada tiga area yang kami sasar. Pertama di jejaring pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, sehingga ini merupakan salah satu kegiatan kami, yakni pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat,” kata Firli.
”Kami catat setidaknya 1.952 peserta menghadiri webinar ini, dan ini merupakan agen penyuluhan antikorupsi dan agen pembangun integritas,” imbuhnya.
Untuk area kedua, Firli menyebut klaster penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, para politisi, dan partai politik.
“Kami masuk di lini politik. Parpol kami ajak berbicara bagaimana kita bisa membangun politik berintegritas. Terdekat dalam rangka Pilkada di 270 daerah kemarin, kami ketengahkan program mewujudkan pilkada berintegritas,” ungkap Firli.
Kemudian area ketiga, klaster badan usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta. Firli memandang dari sana salah satu penyebab terjadinya korupsi.
”Kami bangun good corporate governance. Kami juga bangun unit pengendalian gratifikasi dan kami bangun ISO 37001, yaitu sistem manajemen anti penyuapan,” jelasnya.
“Kami lakukan semua ini sebagai upaya yang dilakukan KPK untuk pemberantasan korupsi. Bukan hanya OTT (Operasi Tangkap Tangan), kami juga masuk dalam pendidikan,” tandas dia.
Dijelaskan, KPK melakukan ini karena memandang melalui pendidikan diharapkan ada pemahaman bahaya korupsi. Dengan begitu orang tidak ingin melakukan korupsi alias ada kesadaran mencintai negeri.
”Sehingga orang tidak melibatkan diri pada korupsi. Paling penting, seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Selain itu, seperti diketahui pendidikan adalah salah satu pilar terpenting dalam pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia),” papar Firli.
Selain mantan Wakapolda Jateng tersebut, hadir sebagai narasumber adalah Prof Dr Fathur Rokhman (Rektor Unnes). Dalam kegiatan yang dibuka Ketua Umum DPP IKA Unnes Dr Drs Budiyanto SH MHum ini, Prof Fathur menyampaikan materi bertema ”Nilai dan Karakter Konservasi dalam PAK”.
”Pendidikan Anti Korupsi satu kesatuan dengan pendidikan karakter yang meliputi akhlaq budi pekerti bagi generasi muda,” kata Budiyanto.
Kemudian juga hadir Widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Penjas dan BK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Arif Taufiq Dani Abdillah SPd MPd. Arif memaparkan tema ”Generasi Milenial Bermental Antikorupsi : Sebuah Investasi Besar dari Guru BK”.
Webinar ini dimoderatori Dr Dini Rakhmawati MPd, dan dihadiri guru besar serta jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Unnes. “Apa yang terjadi pada Indonesia di 2045 merupakan investasi BK Lovers Tahun ini. Berikan infus sebanyak dan sekuat mungkin, hingga membentuk pemaknaan, mindset, dan persepektif anti korupsi,” kata Dini.
Di akhir webinar juga dilakukan reorganisasi IKA BK Unnes untuk kepengurusan 2021-2025. Dra Ardina Safitri Firli yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua IKA BK Unnes masa bakti 2017-2020 terpilih setelah mengungguli empat kandidat lain dalam voting pemilihan Ketua IKA BK Unnes yang baru. (Ganefo)
