JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengajak masyarakat yang mempunyai hak pilih memanfaatkan minggu tenang untuk menelusuri rekan jejak capres-cawapres serta anggota legislatif yang akan mereka pilih pada pemilu serentak, Rabu (17/4).
“Masih ada waktu untuk kembali merenungkan track record yang akan dipilih, walau sudah ada pegangan untuk itu,” kata Saut saat dihubungi wartawan, Senin (15/4).
Saut menyebut, KPK menginginkan agar kontestasi politik bisa cerdas dan berintegritas. Karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat selaku pemilih.
Dia juga mengingatkan agar semua pihak melawan politik uang. Caranya, peserta pemilu tidak memberi uang kepada pemilih dan penyelenggara. Selain itu, penyelenggara dan pemilih juga harus menolak apabila ditawari uang oleh peserta pemilu.
“Money politic bisa menyerang siapa saja. Itu agar dihindari. Termasuk menghindari money politic kepada penyelenggara pemilu,” pinta Saud.
Senada dengan Saut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga menginginkan Pemilu 2019 berjalan adil dan jujur. Caranya dengan menolak politik uang dan melihat rekam jejak yang dipilih. “Kami himbau masyarakat tidak meminta uang dan menolak pemberian uang dari calon legislatif,” kata dia.
Laode juga mengingatkan peserta Pemilu 2019 untuk tak menawarkan uang kepada masyarakat. “Ayo kita laksanakan pesta demokrasi dengan jujur dan adil,” ungkap dia.
Dikatakan Laode, politik uang justru merugikan pemilih. “Kalau dia tawari Rp 1 juta. Rp 1 juta, kamu bagi dengan 5 tahun. Satu tahun itu berapa? 365 hari. 365 hari kali 5 berapa? 1.500-an (hari). Jadi Rp 1 juta dibagi 1.500 (hari) berapa? Sedikit banget. Jadi harga kamu itu sedikit banget,” kata dia.
Dijelaskan, bila calon yang berpolitik uang terpilih, potensi dia melakukan tindak pidana korupsi sangat tinggi. Padahal mereka memiliki tugas besar yang harus dipertanggungjawabkan ke publik.
“Selain itu, bila terpilih mereka itu tidak bakal datang lagi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena yang bersangkutan disibukkan mencari uang kembalian dengan biaya yang telah mereka keluarkan. Karena itu, kita menolak politik uang. Jangan mau sekali dibayar,” kata dia
Laode juga menekankan publik menggali berbagai informasi menyangkut calon pilihannya. Hal itu guna memastikan apakah mereka patut dipilih.
“Jadi kita cari, oh pas di Google dia mantan napi koruptor, singkirkan. Oh dia pernah KDRT, enggak. Kan (informasi di) Google banyak sekarang,” kata Laode.
Apabila tak menemukan catatan kejahatan yang dilakukan calon pilihannya, pemilih bisa mengamati kontribusi-kontribisi mereka di lingkungan sekitarnya. Jika tetap tak menemukan kontribusi positifnya, lebih baik tidak usah dipilih.
“Kalau enggak ada, ya, enggak usah dipilih. Ya walaupun dasinya bagus, cantik, senyumnya dari kiri, kanan, cantik banget, enggak ada gunanya. Karena kita bukan memilih bintang iklan,” demikian Laode M Syarif. (akhir)
