JAKARTA, beritalima.com | Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, belum lama ini melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di Jakarta.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mensinergikan tugas kedua lembaga demi efisiensi dan kemajuan perekonomian Nasional, khususnya dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat seperti predatory pricing sebagai akibat impor produk secara ilegal.
Sebagaimana diketahui, KPPU dan DJBC telah menjalin kerja sama formal sejak tahun 2017 melalui nota kesepahaman antara KPPU dan Kementerian Keuangan RI. Kerja sama tersebut utamanya ditujukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha melalui pertukaran data dan informasi.
Tercatat berbagai kegiatan pertukaran data telah dilaksanakan dalam berbagai kasus yang ditangani KPPU, utamanya di sektor pangan dan perikanan. KPPU juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan eksportir dalam memasuki pasar global.
KPPU dan DJBC juga mengangkat pentingnya sinergi dalam menjaga pelaku UMKM dari fenomena masuknya barang murah melalui impor, khususnya oleh transaksi elektronik melalui lokapasar (marketplace). Keberadaan lokapasar akan mempercepat barang masuk ke Indonesia dan dapat mempersulit pengawasan.
Askolani menggarisbawahi adanya peningkatan jumlah dokumen impor yang sangat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Ironisnya sebagian besar harga barang per unit yang diimpor sangat rendah, sehingga sangat berpotensi mengganggu UMKM nasional.
Untuk mengatasi hal tersebut, sebagaimana disampaikan Fanshurullah Asa, KPPU dan DJBC akan terus saling bertukar informasi dan aktif melakukan diskusi terkait berbagai temuan lapangan.
Dalam pertemuan ini hadir pula Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan beberapa pejabat Sekretariat KPPU dan DJBC. (Gan)
Teks Foto: Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani bersama pejabat KPPU dan DJBC yang lain usai pertemuan.
