DENPASAR, beritalima.com | Guna mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Provinsi Bali, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil IV bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan workshop, Kamis (30/1/2020).
Workshop dengan tema “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Dengan Nilai Persaingan Usaha Yang Sehat” ini digelar di ruang Wiswa Sabha Pratama Pemprov Bali.
Competition Checklist ini merupakan tools yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menilai ada tidaknya kebijakan pemerintah yang berpotensi menciptakan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
Kegiatan yang diikuti perwakilan Biro Hukum dan Ekonomi seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bali ini menghadirkan pemateri Komisioner KPPU RI, Harry Agustanto, Kadisperindag Provinsi Bali, I Wayan Jarta, Direktur Kebijakan Persaingan Taufik Ahmad, dan Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi Bali, Putu Suarta.
Mewakili Sekda Bali, Kadisperindag I Wayan Jarta mengatakan, menyambut baik kegiatan ini, dan mengharapkan para peserta workshop dapat mengambil pembelajaran mengenai bagaimana penggunaan Competition Checklist kaitannya dengan penyusunan kebijakan daerah.
Komisioner KPPU Harry Agustanto menyatakan, mengapresiasi keseriusan Pemprov Bali dalam melahirkan kebijakan yang pro persaingan usaha yang sehat.
“Kesediaan Pemprov Bali bersinergi dengan KPPU untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan mengenai Competition Checklist menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di daerah,” ujar Harry.
Dituturkan, penerapan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan daerah diyakini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
“Kami meyakini melalui kebijakan persaingan usaha yang sehat akan dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah,” tegas Harry. (Ganefo).
Teks Foto: Komisioner KPPU RI, Harry Agustanto, Kadisperindag Provinsi Bali, I Wayan Jarta, Direktur Kebijakan Persaingan Taufik Ahmad, dan Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi Bali, Putu Suarta, di acara workshop di Denpasar, Bali, Kamis (30/1/2020).
