JAKARTA, beritalima.com | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum dan pencegahan yang melibatkan pelaku usaha dan pejabat pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa pada Sabtu (22/02/2025), tiga hari setelah menemui Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK Jakarta.
Dikemukakan Ifan – sapaan Ketua KPPU, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa kedua lembaga ini akan mempermudah prosedur koordinasi dalam menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang mengemuka dalam proses penegakan hukum persaingan usaha dan reviu kebijakan pemerintah oleh KPPU yang dilakukan antara pelaku usaha dan pejabat Pemerintah.
Ifan mengatakan, KPPU dan KPK sebenarnya telah melakukan kerja sama sejak 2006 dengan berfokus pada pertukaran data dan informasi serta berbagai aktifitas pencegahan korupsi dan persaingan usaha tidak sehat.
Berbagai kasus persaingan usaha juga tercatat melibatkan koordinasi kedua lembaga tersebut, seperti perkara KTP elektronik dan perkara monopoli ekspor benih lobster.
“Dan mulai tahun ini KPPU merencanakan untuk meningkatkan intensitas koordinasi dengan KPK dalam menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang ditemukan dalam proses berperkara dan tindak lanjut putusan KPPU yang berkaitan dengan pejabat publik, hingga pada kolaborasi dalam pencegahan melalui digitalisasi,” papar Ifan.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan banyaknya kasus persekongkolan tender yang ditangani KPPU (sekitar 56,5% dari seluruh perkara), dimana sebagian besar perkara melibatkan pejabat pemerintah sebagai Terlapor.
Selain itu, KPPU juga berencana melibatkan KPK untuk mendorong implementasi saran dan pertimbangan KPPU atas kebijakan Pemerintah, khususnya yang tidak dilaksanakan dan berindikasi disebabkan oleh korupsi.
“Indikasi korupsi juga ditemukan KPPU dalam proses penegakan hukumnya. Selama ini tidak dikoordinasikan secara intensif,” ungkapnya.
“Jadi mulai tahun ini, koordinasi tersebut akan ditingkatkan, termasuk dalam hal rekomendasi perbaikan kebijakan Pemerintah yang tidak dijalankan karena diduga terindikasi korupsi,” tegasnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut positif pentingnya peningkatan koordinasi penegakan hukum tersebut. Budiyanto juga menggarisbawahi berbagai potensi kerja sama lain yang dapat dilaksanakan dengan KPPU.
“Selain penegakan hukum, kita mungkin bisa
berkolaborasi dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan survei indeks persaingan usaha serta upaya pencegahan korupsi lainnya,” imbuhnya.
Pertemuan antara KPPU dan KPK yang berlangsung satu setengah jam itu juga dihadiri antara lain Wakil Ketua KPPU Aru Armando, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean, serta Plt. Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar.
Dalam pertemuan itu Ketua KPK didampingi diantaranya Wakil Ketua Johanis Tanak, Wakil Ketua Ibnu Basuki Widodo, serta Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono. (Gan)
Teks Foto: Pertemuan KPPU dan KPK di Gedung KPK Jakarta, belum lama ini.
