JAKARTA, beritalima.com | Di tengah masa pandemi Covid-19, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) konsisten mencermati kenaikan harga berbagai komoditas pangan di masyarakat, khususnya yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi seperti bawang putih.
“Kami menemukan komoditas bawang putih mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi. Bahkan pada bulan Maret 2020 memiliki disparitas harga antara harga acuan dan harga pasar rata-rata sudah di atas 40%,” kata anggota KPPU, Guntur S. Saragih, Kamis (2/4/2020).
“Di Jakarta sendiri bawang putih sempat memiliki disparitas lebih dari 70%. Untuk itu, dari sisi kebijakan persaingan usaha, upaya Pemerintah untuk mempermudah importasi adalah tepat,” lanjutnya.
KPPU mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian yang menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sejak 7 Februari 2020 dengan total 103.000 ton.
KPPU juga mengapresiasi lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura pada 18 Maret 2020 yang merelaksasi prosedur admnistrasi penerbitan izin impor dengan meniadakan persetujuan impor dan laporan surveyor untuk komoditas tersebut.
KPPU menilai, meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, ketersediaan pasokan bahan pokok seperti bawang putih perlu tetap ada di pasar.
Karena itu, mengingat kebutuhan bawang putih dalam negeri hampir sepenuhnya dipasok bawang putih impor, Pemerintah perlu mendorong dan mengawasi agar importir bawang putih melakukan realisasi impor atas izin yang telah diterimanya.
Pemerintah juga perlu menetapkan sanksi yang tegas bagi para importir yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan penundaan realisasi impor.
“Kalau perlu Pemerintah mem-blacklist para importir nakal,” tegas Guntur.
Lebih lanjut Guntur menjelaskan, KPPU akan melakukan penegakan hukum persaingan jika para importir secara bersama-sama melakukan kartel guna menghambat realisasi impor tersebut.
Karena dari sisi persaingan usaha, penghambatan realisasi impor secara bersama-sama disamakan dengan upaya menahan pasokan dan mengatur pemasaran suatu barang atau jasa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang No.5/1999.
KPPU sendiri telah meningkatkan pengawasannya atas sektor pangan guna menjaga agar tidak terdapat pelaku usaha yang secara bersama-sama menahan pasokan atau memberikan harga yang sangat tinggi (excessive) di masyarakat.
Berdasarkan hasil pengawasan, Guntur mengaku bahwa KPPU telah mengantongi nama-nama importir bawang putih tersebut. (Ganefo)
Teks Foto: Guntur S.Saragih, anggota KPPU
