Jakarta, beritalima.com|- Menggunakan transportasi publik bagi difabel netra (penglihatan) bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kemandirian, produktivitas, dan partisipasi sosial. Hambatan penglihatan membuat mereka tidak memungkinkan mengendarai kendaraan bermotor secara mandiri.
Kondisi ini memaksa bergantung pada moda transportasi lain, seperti ojek konvensional maupun ojek online (ojol). Namun, ketergantungan tersebut bukan tanpa persoalan, karena biaya tinggi dan keberlanjutan menjadi tantangan utama.
Difabel netra menghadapi apa yang disebut extra cost atau biaya tambahan akibat hambatan mobilitas. Biaya ini mencakup pembelian tongkat putih, aplikasi pendukung aksesibilitas, perangkat elektronik kompatibel dengan pembaca layar, hingga kebutuhan pendamping.
Dalam situasi tertentu, beban biaya ini membuat mereka kesulitan secara finansial untuk terus-menerus menggunakan transportasi berbasis sewa. Selain itu, peluang kerja bagi difabel netra masih terbatas. Sebagian besar bekerja di sektor informal atau berwirausaha kecil dengan penghasilan tidak menentu.
Akibatnya, pengeluaran rutin untuk transportasi berbayar menjadi beban berat. Ayu, difabel netra asal Kudus (Jawa Tengah) mengaku biaya ojek online terlalu mahal, sementara transportasi publik jaraknya jauh dari rumah. Agus, seorang terapis pijat di Bali, menyampaikan hal serupa. “Untuk ke tempat konsumen, saya harus pakai ojol. Tidak ada pilihan lain,” kisahnya.
Peristiwa ini mengajak kita merenung. Sejauh mana kebijakan transportasi publik di Indonesia benar-benar inklusif? Apakah sistem transportasi sudah siap melayani difabel netra dengan akses yang memadai? Pertanyaan ini penting, karena transportasi bukan hanya soal mobilitas, melainkan hak dasar untuk hidup setara.
Kasus yang terjadi baru saja dialami difabel netra yang terperosok ke saluran air (got) setelah naik transportasi umum Transjakarta karena kelalaian petugas (11/1) di kawasan Jakarta Selatan, menjadi pelajaran berharga.
Kelemahan sistem transportasi publik terlihat dari minimnya aksesibilitas, jarak halte yang tidak ramah difabel, kurangnya integrasi layanan pendukung serta masih kurangnya petugas yang melayaninya. Kebijakan yang ada sering berhenti pada tataran wacana, tanpa implementasi nyata di lapangan. Akibatnya, difabel netra tetap bergantung pada transportasi berbayar yang tidak berkelanjutan.
Solusinya, Pemerintah daerah perlu memperluas jaringan transportasi publik hingga ke wilayah pinggiran, dengan akses ramah difabel. Operator transportasi harus menyediakan fasilitas pendukung, seperti jalur pemandu, informasi audio, dan pendamping yang betul paham dengan disabilitas. Dan, mengajak masyarakat berperan aktif, menawarkan bantuan kepada tetangga difabel, merekomendasikan usaha sesuai kebutuhan difabel.
Kehadiran transportasi publik yang inklusif bukan hanya soal teknis, melainkan soal keadilan sosial. Difabel netra mengajarkan kita arti keteguhan, meski terbatas penglihatan, mereka tetap berjuang menjaga kemandirian. Harapan akan sistem transportasi yang lebih ramah difabel harus terus diperjuangkan.
Jurnalis: abdul hadi/abri
