JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anthon Sihombing menyayangkan prilaku komunikasi politik Gubernur Sumatera Utara Edy, Rahmayadi dengan para Wakil Rakyat di DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Utara.
“Mana ada gubernur ini mau menemui kami sebagai Wakil Rakyat dari Sumatera Utara di Senayan,” kata Anthon, dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, akhir pekan ini.
Padahal, kata anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi dan perumahan tersebut, salah satu kewenangan DPR RI adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.
APBN termasuk untuk pembangunan dan yang dikucurkan pusat ke daerah termasuk untuk Sumatera Utara, kata pembina tinju bayaran Indonesia tersebut, disusun DPR, bukan para menteri koordinator.
Kalaupun ada yang ke Senayan, lanjut Ketua BURT DPR itu, paling diutus wakil gubernur, lalu wakil gubernur diwakilkannya lagi ke sekretaris daerah provinsi. “Kadang kala janji Sekda mau ketemu kami di DPR itu pun tak jadi” ungkap Anthon.
Politisi senior Partai Golkar tersebut mengatakan, jangan anggap para Wakil Rakyat dari dapil Sumatera Utara dalam kunjungan kerja atau kunjungan spesifik komisi-komisi DPR ke Sumatera Utara minta duit, tidak.
“Kami justru bawa duit. Bilang itu ke gubernur. Anthon Sihombing yang bicara. Jangan begitu, kita sama-sama punya kewajiban membangun Sumatera Utara ini,” kecam dia.
Dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI itu, Wakil Rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Utara ini mengatakan, danau Toba adalah keajaiban dunia yang harus terus dilestarikan.
Karena itu, Rencana Induk Kawasan Strategis Danau Toba 2025 sebagai destinasi wisata internasional akan tetap berlanjut siapapun Presiden terpilih saat Pemilu 17 April mendatang.
Keindahan alam danau Toba, kata Anthon, untuk masyarakat dunia dan siapapun presiden yang memimpin negeri ini ke depan, pasti akan membangunan danau Toba.
Dijelaskan, pembangunan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sudah dimulai. Demikian juga dengan pembersihan atau pemeliharaan Danau Toba dari enceng gondok.
Dan, yang masih menjadi kendala selain minimnya anggaran terhadap Pemerintahan Kabupaten sekitar danau, juga keramahtamahan warga sekitar kawasan destinasi wisata yang berdarah Batak. “Masyarakat Batak tidak lembut seperti masyarakat daerah lain di tanah air. Mereka itu tegas dan keras,” tutur Anthon.
Budaya suku Batak berbeda dengan Bali, dimana masyarakatnya sudah menyadari pariwisata mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi Bali. “Mereka paham bagaimana menghadapi turis. Bila turis bertanya, mereka dengan senang hati akan menjawabnya dengan santun. Kalau si daerah ini ditanya demikian, jawabannya ‘Kau carilah sendiri’.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang ikut mendampingi Anthon, Jhoni Allen Marbun mengungkapkan pentingnya menjaga kebersihan danau Toba. “Jangan sampai ada sampah terus dibiarkan, kalau tambah banyak sampah di danau Toba pastinya jadi jelek,” kritik dia.
Jhony Allen yang juga wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Utara ini juga mengharapkan keindahaan alam danau Toba dapat menarik turis sebanyak-banyaknya berkunjung ke destinasi wisata alam ini. “Untuk itu, harus dilakukan pembenahan termasuk masyarakatnya sehingga wisatawan tertarik dan nyaman ke Toba,” demikian Jhony Alen Marbun.
Kegiatan ini juga dihadiri Sekjen DPR Indra Iskandar, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari, jajaran Kesetjenan DPR serta perwakilan dari enam pemerintahan kabupaten se Danau Toba antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun Gideon Purba dan, Sekda Pemkab Samosir Zabiat Sagala. (akhir)
