JAKARTA, Beritalima.com– Ekonom senior yang juga Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Indroyono Soesilo, Agustus 2015, Rizal Ramli mengaku mendapat pesan dari seorang pejabat tinggi negara.
Salah satu pesan itu, Rizal Ramli dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya kepada Pemerintahan Jokowi terkait penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
Rizal Ramli diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.
“Kalau hal itu benar disampaikan seorang pejabat tinggi negara, tentu disayangkan. Tidak sepatutnya ada pejabat tinggi negara yang dengan mudah menilai adanya niat buruk dibalik kritik yang disampaikan Rizak Ramli kepada Pemerintah.”
Hal itu dikatakan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga yang akrab disapa Jamil ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta,Sabutu (17/7) siang.
Tuduhan tersebut, kata Jamil, mengindikasikan pejabat negara itu tidak menanggapi substansi kritik yang disampaikan Rizal Ramli. Sang pejabat tinggi negara itu justeru menanggapi di luar substansi kritik, seperti tuduhan tanam dulu birahi politik Anda.
“Bila kritik direspon dengan cara demikian, tentu si penerima kritik memperluas masalah dengan menyerang pribadi pengeritik. Cara merespon kritik seperti inilah yang membuat kritik di Indonesia menjadi tidak produktif,” kata Jamil.
Kritik kerap dibalas dengn menyerang pribadi si pengeritik. Akhirnya kritik berkembang pada saling serang pribadi, sementara substansi kritik menguap entah ke mana.
Padahal, lanjut penulis buku ‘Perang Bush Memburu Osama’ yang sempat cetak ulang tersebut, kritik itu bagian integral dalam menuju cita-cita bersama. “Kalau kritik dibalas dengan menghina sosok si pengeritik, maka sudah dipastikan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara sulit diwujudkan.
,” kata dia.
Jadi, lanjut mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tersebut, kritik tidak boleh dibalas dengan menyerang ke ranah privat, apalagi menajatuhkan atau menghina pihak yang dikritik.
Hal ini seyogyanya dipahami semua anak bangsa, termasuk pejabat tinggi negara yang merasa menganut paham demokrasi.
Karena itu, semua pejabat tinggi negara dan anak negeri, sudah saatnya untuk menempatkan kritik dalam koridor demokrasi.
“Kritik tidak boleh untuk mendominasi pihak lain, tapi untuk menuju kebaikan bersama.
Kalau pejabat tinggi negara memiliki penilaian seperti itu, tentu apa yang dialami Rizal Ramli tidak perlu terjadi. Semoga pejabat negeri ini semakin dewasa dalam menerima kritik,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
