JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara memiliki peran besar dalam kemerdekaan dan pondasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat khusus bagi keberadaan Kerajaan Nusantara. Itu tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Pasal itu berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU.
Hal itu disampaikan LaNyalla ketika mengunjungi Kesultanan Bulungan di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Rabu (26/5) pagi. LaNyalla mengunjungi Kesultanan Bulungan bersama sejumlah pimpinan Komite DPD RI dan sejumlah senator dari berbagai provinsi di tanah air.
“NKRI dibentuk kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Keberlangsungan NKRI tidak bisa dilepaskan dari peran kerajaan-kerajaan itu,” ucap LaNyalla.
Ditambahkan, kerajaan nusantara ini eksis di tengah masyarakat sebagai bagian dari sejarah, nilai-nilai luhur serta adab sebagai kearifan lokal yang dipersatukan dalam Peradaban Nusantara. Mereka sudah berabad-abad memberikan sumbangsih besar bagi negara ini.
“Terutama dalam menjaga marwah bangsa, kemajuan peradaban Nusantara, membangun kesetaraan dan kebersamaan, menjaga NKRI dan ideologi Negara, dan menjadi tempat masyarakat mengadukan berbagai persoalan di Daerah,” jelas dia.
Di sisi lain, senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur tersebut mengatakan, di tengah serbuan arus informasi dan muatan-muatan globalisasi kerajaan nusantara masih kokoh sebagai pusat pengembangan kebudayaan daerah.
“Hebatnya kerajaan nusantara ini bisa memelihara serta mendiplomasikan kebudayaan bangsa, khususnya kepada generasi milenial, dan dunia internasional,” jelas LaNyalla.
Untuk itu, selaku wakil Daerah, DPD RI akan selalu mendorong Pemerintah
Pusat dan Daerah memperhatikan dan melindungi kerajaan nusantara, termasuk mendukung berbagai upaya pelestarian nilai-nilai tradisi beserta peninggalan sebagai bagian upaya pembangunan kebudayaan nasional.
LaNyalla menjelaskan, kedatangannya ke Kesultanan Bulungan merupakan wujud dari komitmen DPD RI dalam menjaga keberlangsungan kerajaan nusantara. “Sejarah panjang Kesultanan Bulungan harus dicatat dengan tinta emas dan ini bagian dari mozaik sejarah yang patut kita teladani.”
Pada kesempatan itu, LaNyalla menyampaikan rencana DPD RI menggelar pertemuan Raja dan Sultan se-Nusantara di Jakarta. “Tujuannya untuk menyuarakan kepentingan dan eksistensi kerajaan nusantara sebagai bagian dari penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia,” kata dia.
LaNyalla datang ke Kesultanan Bulungan bersama sejumlah senator, yakni Fachrul Razi (Ketua Komite I), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Prof Dr Sylviana Murni (Ketua Komite III), Jialyka Maharani (Sumsel), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Martin Billa, Hasan Basri, Fernando Sinaga (Kaltara) dan Rahman Hadi (Sekjen DPD RI).
Di Kesultanan Bulungan, LaNyalla bersama rombongan disambut dengan tradisi penyambutan Tepung Tawar oleh Ketua Lembaga Adat Bulungan, Datuk Buyung Perkasa. Tampak menyambut M Syafril (Sekda Bulungan), Iptu Supriyadi (Kapolsek Tanjung Palas) dan Letkol Inf Agus Sulystio (Kasdim 0903/Tanjung Selor).
LaNyalla dan rombongan diterima Pemangku Kesultanan Bulungan Datuk Abdul Hamid. Tampak pula Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Dr Yurisman Star. Kesultanan Bulungan berdiri abad ke-16 Masehi dengan kekuasaan wilayah administratif meliputi Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan, Tarakan, bahkan hingga Jawi atau yang sekarang disebut Sabah, Malaysia. (akhir)
