JAKARTA, Beritalima.com– Usai berkeliling di Sulawesi Selatan, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke Sulawesi Barat, Minggu (30/5).
Tujuan pertama LaNyalla Rumah Adat Mamuju atau Kerajaan Maradika. LaNyalla didampingi Fachrul Razi (Ketua Komite I), Prof Dr Sylviana Murni (Ketua III), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Iskandar Muda BL, H Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru (senator Sulbar), dan senator NTB, Evi Apita Maya.
LaNyalla disambut Raja Maradika Paduka Yang Mulia Bau Akram Maksum Dai, Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara, Dra Hj RA Yani dan para pemangku lembaga adat kerajaan.
Dikatakan LaNyalla, kerajaan di nusantara bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kerajaan menghadirkan nilai-nilai adiluhung serta adab sebagai kearifan lokal. “Karena itu, Negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat khusus bagi keberadaan Kerajaan Nusantara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945.”
Dengan landasan itu, sambung LaNyalla, DPD RI mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah memperhatikan, menghormati, dan melindungi Kerajaan Nusantara.
“DPD RI berencana menggelar pertemuan Raja dan Sultan se-Nusantara di Jakarta. Pertemuan sarana menyuarakan kepentingan dan eksistensi Kerajaan Nusantara sebagai penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia,” jelas dia.
Kita, kata senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini berharap mendapat banyak aspirasi untuk memperkuat peran Kerajaan Nusantara, sekaligus mempertegas peran DPD RI sebagai wakil daerah yang memiliki tugas untuk memperjuangkan dan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Raja Mamuju berharap Ketua DPD RI mendorong pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan bangunan cagar budaya dan eksistensi kerajaan yang ada di nusantara. Raja juga memberikan cinderamata berupa Keris dan sertifikat tamu kerajaan.
Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi menitipkan proposal pembangunan pengairan kepada Ketua DPD RI. “Kami minta bantuan Ketua DPD RI agar pembangunan pengairan di Mamuju segera mendapatkan rekomendasi Kementerian PUPR,” ujar Siti. (akhir)
