SURABAYA, Beritalima.com |Ketua komisi D DPRD Provinsi Jatim Dr Kuswanto menuturkan bahwa mangkraknya program proyek strategi JLS yang digagas oleh pemerintah pusat, merupakan proyek yang salah konsep. Selasa (13/10/2020)
“Menilik ketidakjelasan 2 Proyek besar yang memang kita sangat prihatin dengan adanya JLS yang hingga saat ini belum dikerjakan dan mangkrak.Karena saya melihat ini ada konsep yang salah dari awalnya, karena proyek strategis JLS itu adalah jalan yang tidak berbayar, ya beda dengan membuat tol tol itu basisnya berbayar, sehingga dengan gampang dibuat perhitungan, investor pasti akan tahu kalau ini menguntungkan dia langsung ambil berebut itu investornya,” terang Kuswanto.
Politisi besutan Demokrat ini menjelaskan bahwa untuk jalan yang tidak berbayar siapa yang mau jadi investor, yang mau memberikan support terhadap pelaksanaan pembuatan jalan yang panjang itu. Pada jalan ini adalah sangat diharapkan untuk mengungkit perekonomian di wilayah pesisir selatan, termasuk wisata dan sebagainya.
“Kemudian kenapa saya katakan salah konsep, karena ini menjadi beban 3 anggaran. Anggaran pusat, anggaran provinsi, dan anggaran kabupaten. Yang dilewati tumpuan terberatnya itu adalah di Kabupaten, karena kabupaten harus menyiapkan lahan. Kebanyakan jalan yang dilewati itu adalah Jalan Perhutani. Pada perubahan itu tidak sejengkal tanahpun bisa diserahkan begitu saja, harus dilakukan tukar guling. Jadi ini yang membuat faktor penyelesaian JLS itu sangat lama dan sangat panjang waktunya,” sambung Kuswanto.
“Ya sekarang tinggal kita berharap kepada provinsi untuk bisa mengalokasikan anggaran. Ya karena saya lihat di tahun 2020 ini tidak tersedia anggaran untuk JLS. Tahun 2021 harapannya sudah mulai ada perhatian lagi lah, demikian juga untuk pemerintah pusat dan kabupaten kota sendiri. Selama ini belum mendapat perhatian, semoga di tahun 2021 bisa lanjut penyelesaiannya,” ujar Kuswanto.
Kuswanto tidak menampik jika proyek strategis JLS pihak pemerintah dianggap abai.
“Saya katakan dari awal proyek JLS ini masalah konsepnya aja yang tidak jelas gitu. Bagaimana pembagian tugas dan sebagainya. Kan begitu. Demikian juga dengan pemerintah pusat juga abai kan. Begitu sama jadi tidak ada keseriusan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah juga akan melakukan hal yang sama. Karena menurut saya, harusnya pemerintah punya skala prioritas untuk pembangunan di wilayahnya,” tegasnya.
Kuswanto juga menyebut bahwa Daerah Madura yang sudah mendapatkan fasilitas Jembatan Suramadu yang menelan biaya ratusan miliar, dianggap belum bisa tumbuh maksimal seperti yang diharapkan oleh pemerintah.
“Pemerintah hanya bisa memfasilitasi, pengembangan berikutnya tergantung kepada investor. Sekarang tampaknya investor masih belum begitu gencar masuk ke wilayah Madura, ya mungkin ada faktor-faktor yang masih menjadi hambatan. Mudah-mudahan saja segera menarik para investor untuk bisa membuka usaha di sana, misalnya industri dan sebagainya. Sekarang kan industri belum ada yang ada di wilayah Madura,” pungkasnya. (yul)
