JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku mendapat informasi ada indikasi kurang sehat terkait persaingan bisnis di sektor pertambangan Timah di Provinsi Bangka Belitung terutama karena banyak smelter yang berhenti beroperasi.
Pada sisi lain, kata La Nyalla ketika diterima Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah di Pangkal Pinang, Rabu (8/1), ada smelter yang masih beroperasi sebagai mitra BUMN PT Timah.
“Yang pertama soal penataan dan zonasi. Berikutnya, soal persaingan bisnis yang tidak sehat. Ini akan kami teliti. Apakah terjadi pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dan Kartel. Sebab, Sumber Daya Alam di daerah, seharusnya memberi manfaat kepada masyarakat di daerah itu,” kata La Nyalla.
Ditambahkan La Nyalla, DPD RI concern terhadap hal-hal yang dianggap merugikan daerah. Karena DPD adalah wakil daerah. Selain fungsi pengawasan untuk memastikan, program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan di lapangan.
“Nah kalau Presiden sudah menyatakan hentikan praktek-praktek tidak sehat, tapi faktanya di lapangan masih terjadi, harus kita bongkar. Saya akan laporkan langsung ke Presiden,” ungkap La Nyalla.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini mengaku empati serta prihatin terhadap peristiwa Sijuk yang menimpa Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, dimana saat menertibkan penambang liar di wilayah hutan lindung justru mendapat perlawanan dan serangan dari penambang.
“Seharusnya perkara ini tidak boleh berujung damai. Harus diusut. Karena peristiwa itu bukan delik aduan melainkan pidana. Bahkan telah terjadi pelanggaran terhadap tiga UU sekaligus. Yakni UU Lingkungan Hidup, UU Minerba dan UU Kehutanan. Termasuk KUHP Pidana,” papar dia.
La Nyalla yang didampingi Senator Dapil Bangka Belitung yakni Hudarni Rani, Ustadz Zuhri M Syazali, Darmansyah Husein, Alexander Franciscus, dan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainuddin juga menyoal operasi Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Timah yang diprotes nelayan maupun masyarakat pariwisata.
“Saya sependapat dengan Pak La Nyalla dan ini momentum untuk menata zonasi. Mana zonasi pariwisata dan mana yang bukan sehingga semua bisa dikembangkan tanpa berbenturan. Sebab, pariwisata wajib diprioritaskan, dengan adanya KEK dan masuknya Bangka Belitung dalam 10 destinasi wisata Indonesia. Semua momentumnya sekarang,” tambah Ustadz Zuhri M Syazali.
Bustami menambahkan, Senator punya hak memanggil dan menanyakan kepada instansi terkait, terutama berkaitan dengan kepentingan daerah. “Kalau Pak La Nyalla sudah mengingatkan jangan sampai ada kartel dan praktek yang merugikan masyarakat terhadap Sumber Daya Alam, pasti akan kami tindak lanjuti,” kata Bustami.
Abdul Fatah berterima kasih atas saran pendapat yang telah disampaikan oleh Ketua DPD RI dan para Senator. “Saya sudah catat semua sebagai catatan yang strategis. Namun ada beberapa hal penting saja yang akan saya respon dan sampaikan di sini. Salah satunya yang berorientasi dengan peningkatan PAD.”
Wagub
menginginkan mendapat royalty dari PT Timah. Untuk itu pihaknya meminta bantuan DPD RI. “Keinginan kami kedua adalah lahirnya satu lagi KEK di sektor industri. Yang memungkinkan adalah di Babar. Saya juga setuju untuk melakukan evaluasi IUP pertambangan yang ada,” demikian Abdul Fatah. (akhir)
