JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti siap memperjuangkan aspirasi masyarakat ‘Serambi Makkah’ terkait keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk memperpanjang progra, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan syarat dilakukan transparansi dan evaluasi demi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan La Nyalla di depan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Pandopo Gubernuran Aceh, Kamis (2/1) malam. La Nyalla berkunjung ke provinsi paling barat wilayah Indonesia itu dalam rangka kunjungan kerja.
Dalam keterangan tertulis biro Humas DPD RI yang diterima Beritalima.com, Jumat (3/1) pagi, La Nyalla menyebutkan, ada beberapa aspirasi dari masyarakat Aceh yang ia terima terkait program dana Otsus Aceh yang berakhir 2027. Salah satu aspirasi itu mengenai adanya pertanyaan mendasar, yaitu mengapa sejak dana Otsus bergulir 2008, Aceh masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan problem sosial?
“Ini fakta empirik yang bisa kita baca di statistik. Kami juga mendengar beberapa kritik dari masyarakat dan studi dari Bank Dunia yang menilai penggunaan dana Otsus belum optimal. Ini tentu harus kita sikapi sebagai masukan,” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1959 tersebut.
Di kesempatan itu,
LaNyalla didampingi empat Senator asal Aceh yakni Fachrul Razi (Wakil Ketua Komite I), Abdullah Puteh (Wakil Ketua Komite II), Muhammad Fadhil Rahmi (Wakil Ketua Komite III), dan Sudirman (Wakil Ketua Komite IV), Ahmad Bastian dan Bustami Zainuddin (Lampung) serta Awang Ferdian Hidayat (Kaltim).
Dalam paparannya, La Nyalla meminta empat Senator asal Aceh mengawal apa yang menjadi keinginan masyarakat Aceh. Karena prinsipnya, DPD pasti berpihak ke daerah. Namun, itu semua tentu dengan memberi solusi terbaik.
“Kalau perlu, DPD RI bisa membentuk Pansus Otsus Aceh, sebagai bagian dari menyongsong berakhirnya program tersebut. Tetapi tentu dengan syarat dilakukan evaluasi yang muaranya untuk kepentingan Aceh yang lebih baik,” kata laki-laki berdarah Sulawesi Selatan itu.
Ditambahkan La Nyalla, Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan dana Otsus harus ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
“Di lapangan angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Begitu juga angka stunting. Ini sisi yang perlu dilakukan evaluasi, sebelum bicara soal perpanjangan program,” kata dia.
Senada dengan La Nyalla, Abdullah Puteh, Fachrul Razi serta Sudirman secara terbuka menyatakan, tidak hanya siap mengawal tetapi juga akan berdiri di sisi kepentingan masyarakat Aceh.
“Tentu sebagai wakil daerah, kami wajib berpihak ke daerah dan mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami daerah di Jakarta. Nanti tinggal tugasnya Ketua DPD, Pak LaNyalla yang bicara sama Presiden Jokowi apa solusi dari kita,” tegas Abdullah Puteh yang juga mantan Gubernur Aceh itu.
Plt Gubernur Aceh berharap besar kepada DPD RI untuk juga memperjuangkan agar Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dapat optimal melakukan tugasnya sebagai jelmaan “SKK” Migas di Aceh, agar manfaat keberadaan sumber daya migas di Aceh dapat optimal dinikmati masyarakat Aceh.
“Kita masih menunggu keputusan Menteri ESDM terkait keinginan Pemerintah Aceh melalui BUMD kami untuk meneruskan pengelolaan sumur minyak Blok B, yang sampai hari ini masih proses pembicaraan. Ini yang ingin kami dibantu,” kata Nova.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI dan rombongan, Kepala BPMA, Teuku Muhammad Faisal menyampaikan aspirasi agar DPD RI membantu beberapa hal yang dirasa masih menjadi kendala optimalisasi kerja BPMA.
Di antara aspirasi itu adakah untuk menyinergikan PP 23 Tahun 2015 dengan aturan-aturan migas yang sebelumnya sudah ada yakni mulai dari Peraturan Pemerintah, Kepmen dan Permen dan keterbatasan anggaran dan infrastruktur BPMA untuk menjalankan tugas pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Migas (SDM) di Aceh.
Selain bertemu Plt. Gubernur Aceh dan Kepala BPMA, Ketua DPD RI dan jajaran juga diterima di Kampus Universitas Syiah Kuala dalam acara ramah tamah bersama akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi di Aceh, termasuk UIN Ar-Raniry.
Dalam kesempatan itu, La Nyalla menyerap beberapa aspirasi, di antaranya masih adanya gap antara perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa terkait pembinaan dari Pemerintah Pusat. Senator Aceh Muhammad Fadhil Rahmi yang membidangi sektor pendidikan siap menindaklanjuti aspirasi dan laporan dari para akdemisi asal Aceh tersebut. (akhir)
