JAKARTA, Beritalima.com– Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali diterapkan 3 Juli lalu, lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih tinggi.
Kondisi ini disorot Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini meminta Pemprov setempat lebih tegas selama penerapan PPKM Darurat.
Dalam tujuh hari PPKM Darurat, jumlah warga Jawa Timur yang terinfeksi Covid-19 bertambah 11.357 jiwa, 819 meninggal. Total ada 187.175 kasus Covid-19 di Jatim, dan kasus aktif mencapai 13.294 orang.
Jumlah kasus terbanyak terjadi hari keenam PPKM Darurat, Kamis (8/7), dengan 2.551 kasus dan 194 meninggal.
“Kondisi ini tentu saja sangat membahayakan. Untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19, kita berharap Pemprov Jatim lebih ketat lagi dan perlu segera diambil langkah yang tegas menerapan PPKM Darurat ini,” kata LaNyalla, Jumat (9/7).
Penambahan jumlah kasus ini menunjukkan mobilitas warga masih tinggi dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali. Karena itu, dia memprediksi angka kenaikan kasus harian di Jatim masih akan terus bertambah.
“Informasi Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, wabah di Jatim sudah mencapai gelombang ketiga. Rumah sakit besar pun diperkirakan tetap tidak mampu menampung lonjakan pasien. Hal ini tentu perlu disikapi cepat dan tepat,” ujar LaNyalla.
Menurut dia, menekan naiknya kasus positif Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan dari hilir ke hulu. Pembatasan mobilitas masyarakat adalah sebuah keharusan.
“Kalau yang ditangani hilirnya saja tidak akan pernah cukup. Memang cara yang tepat adalah melalui pembatasan mobilitas sosial.”
LaNyalla menyadari, PPKM Darurat sangat berdampak pada sektor ekonomi. Namun, risiko apapun harus diambil karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Justru kalau tidak diambil langkah PPKM Darurat, kondisi semakin tidak terkendali. Misalnya layanan kesehatan kolaps, korban semakin banyak dan itu akan lebih besar pengaruhnya buat sektor ekonomi. Karena pemulihan atau recovery akan semakin lama,” ucap dia.
LaNyalla meminta semua pihak untuk patuh aturan PPKM Darurat, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, taat protokol kesehatan dan harus berempati pada semua pihak yang bekerja dan berusaha menekan angka penularan.
Tidak kalah penting dalam mendukung PPKM Darurat ini, Pemprov perlu menggunakan semua kanal media untuk menyebarkan informasi terkait PPKM agar lebih meluas. “Aparat terkait juga harus tegas memberikan sanksi jika mendapati ada yang melanggar di lapangan,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
