SURABAYA, beritalima.com|
PT PAL Indonesia mendapat kunjungan dari Badan Akuntabilitas Keuangan Nasional (BAKN) DPR RI. Kunjungan tersebut dalam rangka supervisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, atas Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh BAKN DPR RI di Surabaya.
Tak hanya PT PAL Indonesia, dalam agenda tersebut BAKN DPR RI turut meninjau laporan realisasi PMN milik PT Pelindo, oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno beserta jajaran. Dalam sambutannya Hendrawan Supratikno menyampaikan peran penting PAL dan Pelindo sebagai tulang punggung industri maritim.
“Untuk mewujudkan indonesia menjadi poros maritim dunia, diperlukan adanya dukungan pemerintah melalui PMN. Disisi lain, optimisme PAL ini harus diapresiasi, dengan segala upaya untuk tetap menjaga harga diri bangsa dengan mewujudkan industri pertahanan yang kuat. Oleh karena itu kami akan coba usulkan ke Kementerian Keuangan agar kita bersama-sama dapat mewujudkan industri pertahanan yang kuat,” terang Hendrawan.
Sebagai representasi dari Kementerian BUMN, Liliek Mayasari dikesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan penuh melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN industri pertahanan.
“Nantinya kami akan mengagendakan pelaksanaan monitoring terhadap pengalokasian dana PMN berupa laporan bulanan. Sehingga Kementerian BUMN dapat memberi catatan kepada BUMN yang menerima PMN secara komprehensif dan berkala. Serta meningkatkan peran dan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada tiap BUMN dalam pendampingan terhadap pengelolaan dana PMN secara optimal,” ungkap Liliek Mayasari.
Lilik menegaskan bahwasanya Kementerian BUMN tetap optimis akan kemajuan dan bisnis PT PAL Indonesia yang berkelanjutan. Mengingat besarnya peluang bisnis di sektor pertahanan di tingkat global, berdasarkan track record perusahaan dalam memenangkan sejumlah proyek pengadaan alutsista bagi negara di tingkat Kawasan ASEAN dan Timur Tengah.
Kegiatan supervisi yang diselenggarakan di Auditorium Bromo Lantai 5 Gedung A PT Pelindo Surabaya, ditujukan untuk meninjau fakta di lapangan terkait realisasi kegiatan yang telah tuntas dan rencana program kerja PT PAL Indonesia yang selaras dengan kebijakan pengelolaan PMN.
Irwan Ardy Hasman anggota BAKN DPR RI menyampaikan bahwasannya tujuan dibentuknya BUMN ini adalah untuk menjalankan penugasan dari negara.
“Kita setuju PMN untuk PT PAL karena penugasannya jelas yaitu membangun pertahanan negara, sehingga kami mendukung dengan penyuntikan dana PMN ini. Saat ini PT PAL kapasitasnya masih 30%, bila nanti akan menjadi 100% diharapkan laporan keuangan dapat menjadi positif serta diharapkan terwujudnya atmosfer PT PAL yang semakin sehat dan negara juga bisa merasa aman,” ucapnya.,
Pada tahun 2012, PT PAL Indonesia mengajukan pendanaan pada pemerintah dalam program Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 2.5 Triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan kapal selam secara mandiri, mulai dari tahap desain hingga proses produksi secara Whole Local Production.
Pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, menetapkan kapal selam sebagai salah satu proyek nasional. Dimana PT PAL Indonesia diharapkan kedepannya mampu memenuhi kebutuhan alutsista TNI AL khususnya pembangunan kapal selam secara mandiri.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2015, PT PAL Indonesia mendapatkan PMN senilai Rp1,5 triliun melalui APBN 2015. Pencairan PMN TA 2015 untuk PAL dialokasikan pada penyiapan peralatan, fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan kapal selam yang mampu mendukung proses produksi, pemeliharaan, dan perbaikan kapal selam sampai dengan 2.000 ton. Sekaligus penyiapan karyawan untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kapal selam, yang dimulai dari Kapal Selam ke-3 KRI Alugoro-405 melalui Transfer of Technology (ToT) dan On Job Training (OJT).
Berselang enam tahun dari pencairan PMN yang pertama, PT PAL Indonesia kembali mengajukan PMN kepada pemerintah agar mampu melaksanakan Whole Local Production (WLP) kapal selam diesel electric sekelas U-209 atau Nagapasa Class. Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2020 serta PP no. 84 Tahun 2021, PAL mendapatkan penambahan PMN pada APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.28 Triliun.
Penambahan dana tersebut, berkaitan dengan eskalasi nilai biaya, kurs yang berlaku, serta adanya inflasi. Penambahan dana PMN 2021 akan digunakan untuk peningkatan kemampuan SDM, pemenuhan Fasilitas dan Peralatan dalam rangka penguasaan teknologi pembangunan kapal selam secara WLP sebagai kelanjutan dari PMN 2015.
Jajaran Direksi PT PAL Indonesia Willgo Zainar selaku CMO, Pramusti Indrascaryo CFHRO, dan COO PAL Iqbal Fikri beserta para pemangku kepentingan, hadir secara langsung dalam kunjungan tersebut. Willgo Zainar memaparkan bahwa keseluruhan dana PMN tahun anggaran 2015 telah dikelola dengan optimal dan mencapai progres penyerapan 100%.
“Manajemen PT PAL telah menyelesaikan secara tuntas investasi penggunaan dana PMN TA 2012 dan TA 2015. Manajemen juga berkomitmen untuk penyelesaian investasi PMN TA 2021 tuntas di tahun 2025,” tutur Willgo.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh BPK RI dalam pengelolaan dana PMN tahun anggaran APBN 2021, PT PAL Indonesia telah melakukan penyerapan anggaran guna mewujudkan kemampuan dalam membangun kapal selam secara mandiri bagi Indonesia. Iqbal Fikri selaku Chief Operating Officer (COO) menyampaikan bahwa dana PMN tahun anggaran 2021 menjadi KPI yang melekat pada management PAL.
“Adapun outcome dari PMN 2021 yakni sebagai bentuk serapan akan upaya pemenuhan Minimum Essential Force bidang matra laut, TKDN dalam pembangunan fasilitas kapal selam, sekaligus penyerapan tenaga kerja, dan jumlah pemeliharaan dan perbaikan kapal selam,” ungkapnya.
Optimalisasi penyusunan rencana hingga pengelolaan dana PMN yang telah berhasil dilakukan oleh PT PAL Indonesia, diharapkan kedepan dapat memberi kontribusi yang maksimal akan kedaulatan NKRI dalam aspek pertahanan maritim nasional.
Meski dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kajian risiko, Iqbal Fikri pada kesempatan tersebut turut menyampaikan bahwa dalam pelaksanaanya, PAL berupaya meningkatkan TKDN dan implementasi kolaborasi BUMN.
“PAL tengah mengkaji dan menjajaki kerjasama dengan PT Pindad dan ITB dalam bidang engineering, produksi shiplift dan dermaga yang tentunya membutuhkan waktu untuk proses riset. Selain itu pengadaan shiplift dan dermaga yang memiliki nilai cukup besar serta berpengaruh terhadap nilai total,” tutur Iqbal Fikri.
Ia juga melanjutkan bahwa, nantinya ini akan menjadi fasilitas pembangunan dengan kapasitas produksi dan overhaul kapal selam pertama di Asia Tenggara.
Optimalisasi alokasi PMN yang dilakukan oleh PT PAL Indonesia mampu memberikan dampak positif bagi seluruh pihak. Capaian tersebut, dalam jangka panjang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi negara, dengan terus mengembangkan kualitas produk dalam negeri, serta menggerakkan roda perekonomian nasional.(Yul)
