JAKARTA, Beritalima.com– Untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis dan berkualitas dalam pesta demokrasi serentak 9 Desember mendatang, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (30/11).
“Kami melakukan tugas konstitusi berupa pengawasan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari Pemilihan gubernur-wakil gubernur sampai ke pemilihan bupati-wakil bupati,” kata Wakil Ketua DPD RI, Mahyuddin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (30/11).
Selain Mahyuddin, juga tampak hadir Senator DPD RI dari Dapil Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi, Forkopimda, KPU serta Bawaslu. Pada kesempatan itu, Mahyudin meminta penyelenggaraan Pilkada ini harus mendasarkan kepada kerangka hukum yang dapat menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat dan penyelenggara Pilkada.
Untuk mensukseskan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, Mahyudin berharap adanya komitmen semua pihak untuk berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan keamanan. Komitmen semua pihak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi.
“Pastikan tidak ada diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada,”pesan Mahyudin, senator dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Terkait pengawasan Pilkada, Mahyudin menjelaskan, setiap Senator DPD RI lakukan pengawasan langsung di dapil masing-masing. Karena itu, Mahyudin berpesan agar penyelenggara Pilkada memiliki integritas tinggi karena akan menentukan kualitas demokrasi.
“Nanti Senator dari Kalsel akan turut mengawasi Pilkada. Kita ingin demokrasi ini memberikan agar setiap paslon dapat menang terhormat dan kalah terhormat dengan segala integritas yang diterima publik. Kenetralan harus dijaga, termasuk ASN. Jika ada pelanggaran harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ucap Mahyudin.
Senator Kalimantan Selatan, Habib Abdurrahman Bahasyim, meminta agar setiap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama Pilkada agar ditindak tegas. Pelanggaran itu membahayakan jiwa masyarakat di masa pandemi.
Selama ini banyak paslon yang berkampanye dengan mengundang kerumunan massa. “Saya hanya titip pesan. Kepada Bawaslu dan Kepolisian, mohon kalau memang ada kampanye yang melanggar protokol kesehatan, anda jangan sungkan-sungkan membubarkannya,” pesan Habib.
Dalam raker itu, Plt Gubernur Kalimantan Selatan menjelaskan, di Kalimantan Selatan Pilkada di tujuh kabupaten/kota dan pemilihan gubernur. Sampai saat ini, tidak ada permasalahan berarti di setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kalimantan Selatan.
Rudy memuji kedewasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang tidak terprovokasi atas dinamika politik di masa Pilkada. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, dirinya bersama KPU dan Bawaslu terus berkomitmen menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.
“Kami terus berkoordinasi agar pelaksanaan Pilkada bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Koordinasi dengan satgas Covid-9 dilakukan dalam setiap tahapan Pilkada. Dan selama masa kampanye tidak terpantau terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19,” demikian Rudy Resnawan. (akhir)
