JAKARTA, Beritalima.com– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tidak boleh diam apalagi sampai tutup mata atas dinamika yang terjadi di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar beberapa bulan belakangan ini.
Karena dengan diam apalagi membiarkan kata Wakil Sekjen Partai Golkar 2009-2014 dan 2014,2015, Lalu Mara Satriawangsa kepada Beritalima.com melalui WhatsApp (WA), Selasa (3/9) petang, itu bakal merugikan Partai Golkar secara keseluruhan.
Sebaiknya, lanjut politisi partai berlambang ‘Pohon Beringin’ tersebut, DPD Partai Golkar melalui Forum DPD I meminta DPP Partai Golkar dibawah pimpinan Airlangga Hartarto segera melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dengan agenda pembentukan Komite Pemilihan Ketua Umum, waktu dan tempat digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) dan hal lain yang dianggap penting untuk kemajuan organisasi Partai Golkar.
Rapimnas, lanjut laki-laki berdarah Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, adalah forum pengembalil keputusan yang kekuatan hukumnya di bawah Munas atau Munaslub.
Saat ini, ungkap Lalu Mara, apa pun yang dilakukan pengurus DPP Partai Golkar untuk mendesak Ketua Umum Erlangga Hartarto melaksanakan Rapat Pleno bagaikan menangkap angin.
Soalnya, lanjut dia, keputusan adanya rapat atau tidak ada ditagan Ketua Umum. Pasalnya, rapat pleno tidak di atur dalam pasal 30 AD dan pasal 25 ART Partai Golkar.
Jadi, lanjut dia, sekarang waktunya DPD bersuara demi menjaga citra dan nama baik Partai Golkar. “Dengan bersikap diam, DPD I artinya tidak peduli dengan dinamika DPP Partai Golkar yang bisa menggerus tingkat kepercayaan publik/rakyat pada Partai Golkar,” demikian Lalu Mara Satriawangsa.
Seperti berita di banyak media, kondisi Partai Golkar belakangan ini memang sedang terbelah akibat terjadinya aksi saling dukung untuk kepengurusan Partai Beringin ini untuk lima tahun ke depan. Bahkan tidak sedikit Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah yang diganti akibat berbeda dukungan. (akhir)