JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur. Anggaran itu sementara dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Menurut senator Dapil Provinsi Jawa Timur ini, anggaran infrastruktur bukannya tidak penting. Hanya saja, Pemerintah harus fokus memulihkan berbagai sektor yang terdampak Covid-19, seperti kesehatan dan perekonomian.
“Untuk saat ini, yang sangat diperlukan pemulihan diberbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi, perlindungan sosial, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau insentif usaha,” kata LaNyalla dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Rabu (18/8) malam.
Dijelaskan, saat ini perekonomian mikro lebih memerlukan konsentrasi baik secara kebijakan maupun secara anggaran. Karena kontraksi ekonomi semakin dalam.
“Harus segera dilakukan percepatan melalui berbagai kebijakan untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi. Dengan menunda
sementara waktu pembangunan infrastruktur, besaran anggaran yang sudah ditetapkan bisa dialihkan untuk sektor-sektor skala prioritas,” jelas dia.
LaNyalla berharap, Pemerintahan Jokowi fokus pada salah satu sasaran dalam menanggulangi wabah Covid-19, dengan pemenuhan fasilitas kesehatan, obat-obatan dan vaksinasi.
Jika pengendalian wabah teratasi, langkah selanjutnya pemulihan ekonomi pada sektor-sektor vital dan mikro agar bergerak perlahan.
Dia
menyadari, tidak bisa anggaran infrastruktur dialihkan sepenuhnya untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut akan berdampak pada progres proyek strategis nasional.
“Semuanya memerlukan anggaran yang cukup. Saya kira infrastruktur yang tidak terlalu prioritas bisa dipotong anggarannya untuk kepentingan pandemi.”
Keterangan Kementerian Keuangan, untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Rp 417,8 triliun.
Sementara itu, dalam pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Jokowi Presiden Joko mengatakan, rencana anggaran pembangunan infrastruktur Rp 384,8 triliun. (akhir)
