JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membubarkan sejumlah perusahaan plat merah yang sudah tidak beroperasi.
Permintaan itu disampaikan senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini berkaitan masih beroperasinya sejumlah BUMN yang sudah mati seperti PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), PT Kertas Kraft Aceh (KKA), PT Kertas Leces, PT Iglas dan PT Industri Soda Indonesia.
Keterangan pers yang diterima awak media akhir pekan ini, setidaknya sekitar 10 perusahaan plat merah yang sudah mati masih diperlakukan seperti perusahaan biasa, bahkan tetap memiliki direksi dan komisaris yang masih diundang dalam berbagai rapat.
“Kondisi ini seharusnya jadi perhatian serius Kementerian BUMN. Perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah mati perlu segera dibubarkan, dengan menyelesaikan kewajiban yang ada, karena jika dibiarkan akan membebani negara,” ungkap LaNyalla.
Senator ini mempertanyakan mengapa Kementerian BUMN tidak cepat membubarkan perusahaan itu. LaNyalla menyebut, perusahaan BUMN yang diketahui sudah tidak punya karyawan itu cenderung memberatkan pemerintah.
“BUMN yang sudah kalah bersaing tidak bisa dibiarkan berdiri. Harus dievaluasi seperti apa jalan terbaiknya. Kondisi pandemi Corona sudah memberatkan, ditambah dengan beban BUMN yang sudah mati sejak lama akan makin menambah beban pemerintah,” jelas dia.
Kementerian BUMN sudah menyatakan akan membubarkan tujuh Perusahaan tahun ini, termasuk PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Leces (Persero), dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau KKA. Tujuh BUMN dimaksud sudah mati suri sejak 2008 dan menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA/Persero).
“Untuk memproses pembubaran, Kementerian BUMN memang masih perlu melakukan penilaian melalui PPA. “Kami harapkan penilaian dapat segera rampung dan pembubaran BUMN yang mati cepat dilakukan,” kata LaNyalla.
Dia menyadari, perlu ada assessment mengenai kondisi terakhir BUMN yang akan dibubarkan. LaNyalla mengatakan, apabila ada aset yang bisa dimanfaatkan, Kementerian BUMN harus segera mengambil alih.
“Saya meminta Komite II mengikuti perkembangan masalah ini dan akan terus mengingatkan pemerintah untuk segera menutup BUMN yang tak lagi punya nilai alias mati,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
