JAKARTA, Beritalima.com– Sejumlah persoalan yang muncul di perairan laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Menurut senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur tersebut, Indonesia harus memiliki tim gabungan yang khusus menangani konflik di Natuna. Sebab, Laut Natuna Utara diperebutkan lantaran punya banyak potensi. Kawasan ini memiliki ikan melimpah, sumber mineral hingga potensi pariwisata.
Masalah di perairan Natuna Utara bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia.
“Inilah yang membuat keadaan memanas. Karena itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya tinggi,” tutur LaNyalla dalam keterangan pers yang diterima awak media, Selasa (11/5).
LaNyalla menilai konflik Natuna bersumber dari klaim China terhadap sejumlah kawasan di Laut China Selatan. Klaim itu menyeret Taiwan dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Philipina, Malaysia serta Brunei Darussalam.
China mengklaim kawasan Laut China Selatan dengan legitimasi sejarah penguasaan tradisional atau traditional Chinese fishing grounds di masa lampau yang mereka sebut dengan nine dashed line (sembilan garis putus-putus).
“Indonesia awalnya tidak terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Tapi, sejak 2010 Tiongkok secara sepihak mengklaim Perairan Natuna Utara masuk dalam teritori mereka. Mau atau tidak, kita juga harus turun tangan,” jelas LaNyalla.
Dikatakan, penegasan kedaulatan di kawasan Perairan Natuna Utara memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab Kedaulatan NKRI harus dijaga hingga titik penghambisan.
Karena itu, LaNyalla pun memuji langkah yang dilakukan Pemerintah, mulai dari peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) versi baru dengan mengubah nama perairan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, hingga sikap Presiden Joko Widodo yang terjun langsung ke lokasi untuk memberi sinyal kepada Tiongkok bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu.
Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Perairan Natuna termasuk dalam kawasan ZEE Indonesia. “Jadi, protes Indonesia karena beberapa kali kapal China masuk perairan Natuna, termasuk coast guard mereka, memang sudah tepat.”
Tidak hanya kapal China, dia juga menyoroti banyaknya kapal ikan Vietnam mencuri ikan di perairan Natuna. Dikatakan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius.
“Banyaknya kapal ikan Vietnam sering masuk ke wilayah kita juga tidak bisa didiamkan. Memang kita melalui Kementerian Luar Negeri sering mengirimkan nota protes, tapi persoalan pencurian ikan selalu terjadi.”
LaNyalla menilai, Pemerintah juga harus menambah kekuatan militer di kawasan Natuna. Supaya berkesinambungan, perlu ada tim khusus dalam penanganan permasalahan di Perairan Natuna Utara agar Kementerian atau instansi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Tim ini bisa gabungan dari Kementerian Luar Negeri, TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla sebagai coast guard kita, Polri, termasuk kementerian dan instansi terkait lainnya,” papar LaNyalla.
Presiden bisa menunjuk satu kementerian koordinator terkait untuk menjadi pimpinan tim ini. Diharapkan, tim terpadu bisa menyelesaikan berbagai persoalan di Laut Natuna secara komprehensif, selain jalur diplomasi dan pertahanan seperti yang selama ini telah dilakukan. (akhir)
