JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bakal membawa kasus ketidakharmonisan hubungan DPDR Jember dengan Pemerintah Kabupaten setempat ke Presiden Jokowi, apalagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyampaikan hal itu ke Gubernur Jawa Timur agar mendapat perhatian.
“Tidak sehat situasi seperti ini berlarut. Terutama di tengah penanganan wabah Covid-19 karena yang rugi rakyat. Apalagi sampai jadi kegaduhan, karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses itu. Padahal salah satu fungsi DPRD pengawasan agar proses penanganan Covid, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkap LaNyalla dalam keterangan pers yang diterima dari Biro Humas dan Pemberitaan DPD RI, Kamis (4/6).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati Jember yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan. “Dalam penyaluran bantuan, bupati membuat satgas tanpa dasar hukum. Satgas itu diisi relawan bupati yang bekerja untuk kepentingan pilkada,” beber Syauqi.
Dia juga mengungkap, bupati tak melibatkan RT/RW dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam proses penyaluran bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki sekitar 700 ponpes. “Ini kan arogan. Karena itu, kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda,” beber dia.
Rabu (3/6/2020) malam, LaNyalla hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai (Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang juga Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Profesor Dr Babun Suharto dan perwakilan sembilan IAIN di Indonesia dengan tema ‘Roadmap dan Masa Depan PTKIN’. Acara digelar secara virtual.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla berkomitmen memberikan dukungan percepatan proses perubahan status dari sembilan IAIN Indonesia itu menjadi UIN. LaNyalla bakal menyampaikan hal itu kepada Menpan RB, Tjahyo Kumolo kaena proses perubahan itu hanya menunggu persetujuan dari Menpan/RB.
Dia yakin, pemerintah terus memberikan fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri talenta anak bangsa, karena akan memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia. Dan, IAIN sebagai salah satu pencetak Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik yang memiliki akhlak mulia dan visi keagamaan, harus mengambil peran.
Sebab, salah satu kualifikasi SDM unggul adalah berakhlak mulia dan taat menjalankan syariat agamanya. “Dengan perubahan menjadi UIN, semua skup yang dijalankan dan ditargetkan juga akan lebih luas. Jumlah tenaga pendidik juga akan meningkat.
Jumlah mahasiswa juga akan meningkat. Infrastruktur dan fasilitas juga akan ikut meningkat sehingga hasil akhirnya, secara kualitatif akan terjadi peningkatan output lembaga pendidikan ini. Itulah harapan kita semua,” tukas alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang ini.
Babun berterimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan oleh DRD RI dalam proses peralihan status IAIN menjadi UIN tersebut. “Kami atas nama sembilan rektor IAIN sangat berterimakasih kepada Ketua DRD RI yang memberi dukungan pengembangan pendidikan tinggi Islam dalam membangun peradaban bangsa,” kata dia.
Selain Rektor IAIN Jember, hadir dalam diskusi virtual tersebut Rektor IAIN Surakarta, IAIN Tulungagung, IAIN Purwokerto, IAIN Ambon, IAIN Bengkulu, IAIN Samarinda, IAIN Palu dan IAIN Gorontalo. Selain itu tampak hadir pula Rektor IAIN Papua yang oleh Kemenag RI belum diajukan sebagai kandidat alih status. (akhir)
