JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kaji ulang rencana Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus formasi guru dari seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.
“Rencana penghapusan guru dari seleksi CPNS oleh Pemerintah pimpinan Jokowi mendapat banyak penolakan dari tenaga pendidik dan guru. Sebab itu, sebaiknya kebijakan ini dikaji ulang,” ujar LaNyalla dalam keterangan pers yang diterima awak media, Jumat (1/1).
Pusat Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menolak kebijakan penghapusan formasi guru pada seleksi CPNS 2021. Disebut rencana itu berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan, tepatnya UU No: 5/2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN) karena dalam aturan itu disebutkan ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah untuk Perjanjian Kerja (PPPK).
LaNyalla berharap, pemerintah mengajak kelompok guru berdiskusi sebelum memutuskan untuk merealisasikan kebijakan menghapus formasi guru dari seleksi CPNS agar kebijakan yang diambil tidak merugikan guru maupun tenaga pendidik. “Kita tahu salah satu cara mensejahterakan guru adalah melalui rekrutmen PNS. Banyak guru honorer yang sudah berjasa besar di dunia pendidikan yang bertahun-tahun menunggu untuk bisa diangkat menjadi PNS,” sebut LaNyalla.
Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag), jelas LaNyalla, harus duduk bersama dengan perwakilan guru agar kebijakan yang diambil juga sudah sesuai dengan aspirasi tenaga pendidik,” imbuh senator asal Jawa Timur itu.
Penghapusan formasi guru dari CPNS ini menyusul kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima guru sebagai PNS karena dialihkan menjadi PPPK atau kontrak. Akibatnya rekrutmen guru untuk PNS ditutup. “Jika pengangkatan guru hanya dengan status PPPK maka secara berkala guru PNS juga akan berkurang karena secara bertahap guru-guru juga akan pensiun. Ini harus menjadi pertimbangan.”
P2G menyoroti soal komposisi guru yang masih kurang. Perbandingan antara guru PNS dan honorer di sekolah negeri masih tidak seimbang. Karena itu, LaNyalla menyadari pemerintah punya keterbatasan untuk bisa mengakomodir seluruh kebutuhan guru. Hanya saja, dia meminta agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan rencana penghapusan rekrutmen guru dari jalur CPNS.
“DPD mendapat banyak aspirasi dari guru-guru di daerah. Untuk itu kami berharap agar pemerintah memberi solusi terbaik atas harapan dan kebutuhan para guru,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
