JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat kehormatan melakukan groundbreaking atau meletakan batu pertama pembangunan Laboratorium Ilmu Hayati Universitas Borneo, Tarakan (UBT), Kalimantan Utara, Selasa (25/5).
Peletakan batu pertama secara simbolis dilakukan atas permintaan Rektor UBT Adri Patton. Ketua DPD RI hadir di UBT bersama sejumlah senator, antara lain Fachrul Razi (Ketua Komite I), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Sylviana Murni (Ketua Komite III), Jialyka Maharani (Sumsel), Andi Muh Ihsan (Sulsel) dan empat senator Kaltara yakni Martin Billa, Asni Hafid, Hasan Basri, Fernando Sinaga.
Rektor UBT mengucapkan terima kasih kehadiran LaNyalla dan rombongan senator. Adri berharap, para senator dapat membantu komunikasi kepada Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan di UBT.
“Kami yakin, Ketua DPD berani menyampaikan demi kebaikan masyarakat. Kami juga berharap dukungan UBT bisa membuka Fakultas Kedokteran. DPD RI adalah penyambung aspirasi dan milik rakyat,” kata Adri.
Sebelum melakukan groundbreaking, LaNyalla menjadi keynote speaker dalam FGD bertema ‘Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara’ yang digelar UBT.
LaNyalla menyampaikan pembangunan Kaltara sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga. Kaltara merupakan provinsi baru yang beruntung sekaligus punya beban dan tanggung jawab besar untuk menyukseskan program strategis nasional.
Seperti diketahui, Pemerintah sudah menetapkan sejumlah program pembangunan strategis di Kaltara, diantaranya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan.
Karena itu, penataan ruang harus diprioritaskan, mengingat pengaruhnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
“Sebab kegiatan di dalamnya punya pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di kawasan perbatasan darat dan laut,” ucap LaNyalla.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu juga mengingatkan agar Kaltara tidak mengabaikan imbas pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan dan Philipina.
LaNyalla juga menyoroti permasalahan seperti penyelundupan barang dan perdagangan manusia yang menjadi potensi ancaman negara. “Termasuk imbas eksploitasi SDA melimpah tetapi tak terkelola, seperti pencurian ikan, kayu dan kekayaan alam lainnya juga menjadi potensi ancaman.”
Untuk itu, dia mengingatkan perlunya peningkatan pertahanan di kawasan perbatasan menyusul imbas politik ekspansional Malaysia, seperti klaim wilayah teritorial setelah kasus Sipadan dan Ligitan. Selain itu juga aksi provokasi atas wilayah Blok Ambalat.
Secara khusus, LaNyalla agar Tarakan sebagai kota terbesar di Kaltara bisa setara dengan negara Singapura. “Kota Tarakan posisinya unik, sebab terpisah dari pulau induk Kalimantan. Pulau Tarakan merupakan Kota Pulau. Mirip dengan Singapura,” ungkap LaNyalla.
Posisi geografis unik bisa menjadi nilai lebih peningkatan pembangunan di Tarakan. Di satu sisi, Tarakan merupakan jalur transit antar-pulau dan antar-kabupaten/kota di sekitarnya. Di sisi lain, Tarakan mempunyai batas internasional dengan Malaysia dan Phlipina yang memberikan keuntungan untuk perdagangan.
“Peran ganda ini tentu berimplikasi terhadap intensitas dan jenis kegiatan sosial-ekonomi karena Kota Tarakan dilewati alur laut menuju dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, saya berharap, Kota Tarakan berkembang seperti Singapura.”
DPD RI mendukung visi terwujudnya Kota Tarakan sebagai Smart City yang bertujuan membentuk kota aman, nyaman serta memperkuat daya saing perekonomian.
LaNyalla mendorong Kota Tarakan mengembangkan beragam infrastruktur fisik dan non-fisik atau sosial. “Pengembangan sebagai struktur fasilitas dan layanan dasar untuk kepentingan umum yang cepat, mudah, murah, dan adil,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
