JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan serta mengutamakan pengusaha swasta dalam program pembangunan infrastruktur di daerah.
Pengusaha swasta saat ini, kata senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu, punya kompetensi dalam pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah.
“Adanya keterlibatan pengusaha swasta, terutama yang berasal dari lokal daerah, dapat turut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk di daerah. Pengusaha swasta sering mengeluhkan mengenai tidak dilibatkannya mereka dalam proses tender proyek pembangunan infrastruktur,” kata Lanyalla kepada awak media di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir pekan ini.
Dikatakan, pemerintah pusat maupun daerah cenderung memenangkan perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan swasta. Padahal, harga yang ditawarkan perusahaan swasta lebih murah dibandingkan BUMN dalam proses tender proyek infrastruktur pemerintah.
“Yang perlu dipikirkan, banyak pengusaha dan kontraktor mereka tak ikut bersaing dengan BUMN. Kadangkala, mereka menang tender tetapi tidak ditunjuk dan yang selalu ditunjuk BUMN,” kata Lanyyalla.
Menurut laki-laki kelahiran Jakarta, 10 Mei 1959 itu, pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar pengusaha swasta didahulukan dalam proses tender pembangunan infrastruktur. Seharusnya perintah itu dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi swasta bisa, swasta didahulukan. Swasta tidak bisa BUMN didahulukan ini statemennya Pak Jokowi.”
Terkait hal itu, pihaknya akan menemui Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk membahas masalah ini. Dia akan memperjuangkan nasib para pengusaha swasta di daerah, karena selama ini mereka terbukti lebih murah dalam menawarkan tender pembangunan.
Murahnya harga yang ditawarkan karena para pengusaha swasta lokal lebih mengedepankan efisiensi.
“Saya akan bertemu dengan Menteri PUPR banyak pengusaha menang tender tidak ditunjuk padahal terendah selalu,” tutur Lanyalla.
Menurut Lanyalla, jika pengusaha swasta terus tidak dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur, keberadaan pengusaha lokal akan semakin terpuruk, dan akhirnya akan mengalami gulung tikar. “Dan, jika sektor swasta di daerah mengalami keterpurukan, itu bakal berdampak kepada pembangunan ekonomi dan daerah juga akan terkena imbasnya,” demikian Lanyalla Mahmud Matalitti. (akhir)
