JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti minta Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum melakukan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang mendapatkan subsidi.
Ya, seperti diberitakan, rencana penghapusan Premium bersubsidi tahun depan. Hal itu disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif ketika melakukan Rapat dengan Komisi VII DPR pekan ini.
Meski begitu, rencana penghapusan Premium yang beroktan 88 (Ron 88) memang sudah lama terdengar. “Penghapusan Premium merupakan upaya pemerintah mengurangi gas buang kendaraan bermotor yang sebenarnya selama ini disejumalah daerah dikurangi,” kata LaNyalla dalam keterangan pers yang diterima awak media, Kamis (3/6.
Menurut LaNyalla, pemerintah telah mengurangi peredaran Premium di Jawa, Madura, Bali (Jamali). Kebijakan serupa juga telah diterapkan di luar Jawa. Pemerintah menggantikannya dengan Pertalite bersubsidi yang harganya sama dengan BBM jenis Premium.
“Penghapusan BBM Ron 88 akan memperbaiki kualitas udara di Indonesia. Kebijakan itu juga merupakan dukungan terhadap program langit biru yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus kita dukung demi perbaikan lingkungan,” jelas dia.
Ditambahkan, penghapusan Premium merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No: 20/2017. Aturan itu mensyaratkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan Euro 4, sehingga BBM yang digunakan untuk uji emisi agar mengikuti RON minimal 91 atau CN minimal 51.
“Indonesia jadi satu dari 7 negara yang masih memakai Ron 88. Padahal kesepakatan global melalui Paris Agreement yang merupakan perjanjian negara-negara untuk mengatasi pemasanan global, penggunaan Ron 88 harus dihindari,” kata LaNyalla.
Meski begitu, pemerintah diminta untuk sering melakukan sosialisasi terkait rencana penghapusan total BBM jenis Premium. Selain itu, harus ada penjelasan yang rinci mengapa Premium perlu dihapuskan.
Edukasi paling penting terutama buat masyarakat tingkat bawah. Harus dijelaskan bagaimana penggunaan Premium berdampak buruk terhadap kehidupan ke depan.
“Saya juga mendorong agar pengalihan subsidi ke Pertalite diberlakukan di seluruh daerah. Apalagi sekarang kendaraan dirancang bukan untuk premium, sehingga penggunaan jenis Pertamax jadi lebih hemat,” papar dia.
LaNyalla berterima kasih pada masyarakat yang sudah mulai mengalihkan penggunaan Premium karena sadar berefek buruk buat lingkungan. Bahkan berdasarkan informasi Pertamina, masyarakat di Jatwa Teengah sudah sedikit sekali yang menggunakan Premium. “Semoga di daerah lain juga mengikuti karena sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara.”
Dia setuju penundaan penghapusan Premium, yang sedianya dilakukan tahun ini. Tahun depan, pemerintah hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah.
Masih ada waktu buat sosialisasi secara gencar rencana ini. “Saya kira memang jika diberlakukan tahun ini masih belum tepat, karena dampak pandemi Covid-19 masih terasa, sehingga dikhawatirkan kenaikan Premium akan berdampak terhadap sektor kehidupan lainnya,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
