JAKARTA. Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik ide Duta Besar (Dubes) Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah memperkuat jalinan kerja sama antara Indonesia dengan Maroko melalui Sister Province.
Ide Sister Province disampaikan Ouadia saat menjadi tamu LaNyalla di Ruang Delegasi Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (3/6). Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman dan Ali Ridho Azhari, Maya Rumantir, Abdul Hakim (anggota BKSP).
Ouadia mengatakan, kerja sama tingkat provinsi antara Maroko-Indonesia juga diperlukan. Apalagi, saat ini Raja Maroko memberikan otonomi luas kepada beberapa provinsi di negaranya. “Ini memberi peluang kerjasama Sister Province. Saat ini, Maroko memberlakukan otonomi secara khusus kepada beberapa provinsi seperti Aceh dan Papua.”
Ouadia juga menyebut Maroko punya akses perdagangan yang luas. Di antaranya ke Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Pada sisi lain Maroko salah satu produsen pupuk fosfat yang penting untuk ketahanan pangan.
LaNyalla mengatakan, hubungan Indonesia-Maroko sangat baik. “Terlebih, ada Dewan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Maroko yang dinamakan DK PRIMA, yang akan berupaya meningkatkan perdagangan kedua negara hingga 100 kali lipat dalam 10 tahun ke depan,” kata dia.
LaNyalla menyambut gembira terbentuknya Kelompok Kerja Sama dan Persahabatan Maroko-Indonesia yang diketuai Mohammed El-Bakkouri.
“Harapan kami, semoga melalui Working Group ini hubungan kedua negara dapat diperluas ke berbagai bidang, bukan hanya di pendidikan tetapi juga budaya, keagamaan dan kesejahteraan rakyat,” ungkap LaNyalla.
Indonesia-Maroko dikenal memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, pemerintah Maroko mengabadikan nama besar Presiden Soekarno pada sebuah jalan raya, yaitu Rue de Soekarno di Rabat.
“Untuk itu, Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dari DPD RI dan rakyat Indonesia kepada pemerintah Kerajaan Maroko yang sampai hari ini masih memberlakukan hadiah dari Raja Mohammed V kepada Presiden Soekarno, yaitu pembebasan visa bagi warga Indonesia,” ucap dia.
Dambahkan, untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara, DPD RI mendorong finalisasi negosiasi Preferential Trade Agreement (PTA) agar pebisnis kedua negara tak terhambat masalah tarif. Khususnya untuk produk unggulan seperti tekstil, garmen, furnitur, karet, sepatu, barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga, minyak kelapa sawit, teh, dan kopi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Maroko.
“Juga untuk peningkatan konsumsi produk-produk halal. Kami berharap Yang Mulia Pak Duta Besar dapat menindaklanjuti pesan ini ke Rabat,” demikian AA LaNyallla Mahmud Mattalitti. (akhir)
