JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan siap mendukung rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal itu dikatakan LaNyalla menjawab aspirasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Walikota Baubau, AS Tamrin. Baik Ali maupun Tamrin mengatakan hal itu ketika menyampaikan sambutan dalam penganugerahan gelar adat dan budaya Kesultanan Buton kepada LaNyalla di Baruga Keraton Buton, Baubau, Kamis (17/6).
“Pembentukan Provinsi Buton Insya Allah akan kami perjuangkan. Semoga Moratorium segera dibuka dan bisa direalisasi. Namun, harus diingat DPD hanya bisa menyampaikan aspirasi ke Pemerintah, tetapi tidak mempunyai kewenangan eksekusi,” ujar LaNyalla seraya menambahkan kecuali dirinya ditakdirkan jadi presiden, pasti akan segera dieksekusi.
Menurut dia, sudah menjadi tugas DPD memperjuangkan aspirasi daerah. Sejak dilantik sebagai anggota DPD RI, semua senator sudah siap menjadi advokat daerah. “Setiap provinsi ada 4 anggota DPD RI. Sampaikan keluhan kepada mereka untuk dibahas di pusat. Jika ada kebuntuan, kita bantu dorong agar terbuka.”
Terkait pemekaran, sebelumnya disinggung Lembaga Adat Kesultanan Buton. Untuk diketahui dalam pertemuan Malino yang dihadiri para raja dan sultan, Presiden Soekarno saat itu menawarkan kepada Sultan Buton ke-38, bergabung membentuk NKRI dan menjadikan Kesultanan Buton Daerah Istimewa.
“Namun, hingga kini janji itu belum terwujud,” kata Kapitalao Matana Eyo-Panglima Perang Bagian Timur, La Ode Muh Arsal mewakili Lembaga Adat Kesultanan Buton.
Untuk itu, seluruh masyarakat eks Kesultanan Buton mengharapkan hadirnya daerah otonomi baru yaitu Provinsi Kepulauan Buton.
Walikota Baubau juga menguatkan hal itu. Dia berharap Ketua DPD RI bisa mengawal usulan itu. “Ketua DPD dengan jaringan dan kedudukannya yang kuat sebagai perwakilan daerah, kita yakin bisa mendorong Pemerintah Pusat mempercepat realisasi Provinsi Kepulauan Buton,” ujar Tamrin.
Ali mengatakan, Kesultanan Buton memainkan peran penting di wilayah Sulawesi Tenggara. Eksistensi budaya dan nilai-nilai adat Buton harus dilestarikan, karena membantu mewujudkan ketertiban masyarakat.
“Lembaga adat berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga adat Buton menjadi garda depan dalam merawat nilai-nilai adat Buton dan mewariskannya ke generasi muda,” ujar Ali Mazi.
Mengenai pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, dia menitipkan aspirasi itu kepada Ketua DPD RI agar ada percepatan. “Saat ini Sultra ada 17 daerah otonomi. 15 kabupaten dan 2 kota. Dengan luas wilayah dan dinamika masyarakat yang ada, kami meyakini pemekaran menjadi sebuah solusi.”
Dengan daerah otonomi baru, kesenjangan antar wilayah bisa diatasi. Pelayanan kepada masyarakat juga lebih fokus dan dekat. Dalam kesempatan itu, Ali Mazi menyerahkan draft atau proposal pemekaran wilayah Sultra dengan daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Buton. (akhir)
