JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia di Ruang Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).
Kepada senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu, tamunya mengeluhkan keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak bermanfaat buat petani kecil. Namun, mereka ditarik dana oleh badan tersebut.
Harusnya dana BPDPKS buat petani, karena mereka yang berkontribusi terhadap dana itu. Pemerintah justru menggulirkan subsidi untuk industri biodiesel (B30). “Jadi, ini tidak adil,” kata Sekjen SPKS, Mansuetus Darto.
Dalam pertemuan itu Ketua DPD RI didampingi Prof Dr Silvana Murni (Ketua Komite III), Sukiryanto (Ketua Komite IV), Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB). Sedangkan dari Kubu POPSI yang hadir selain Sekjen juga Hendra Purba (Direktur Eksekutif Aspekpir) dan Alpian Arahman (Ketua Apkasindo Perjuangan). POPSI terdiri dari beberapa asosiasi dengan anggota lebih 300.000 petani sawit. Mereka menguasai 60 persen lahan sawit di Indonesia.
Alpian mengeluhkan BPDS yang kurang responsif terhadap kepentingan petani sawit. “Di BPDPKS ini tidak ada utusan petani sawit sehingga kita sebagai petani ini tidak pernah diajak bicara bagaimana baiknya alokasi dana dan lain-lainnya.”
Terkait struktur kelembagaan BPDPKS, menurut Alpian, justru didominasi kelompok pengusaha sawit, dimana mereka ada di dalam komite pengarah.
“Kita berharap DPD menyuarakan kerisauan para petani sawit. Apalagi DPD RI merupakan wakil daerah. Sehingga kami tepat jika mengadukannya ke sini,” kata dia.
Ketua DPD RI siap menyelesaikan permasalahan ini. DPD lewat Komite II akan berusaha rapat dengan BPDPKS. “Nanti Komite II agendakan rapat dengan BPDPKS. Aspirasi dari teman-teman petani sawit kita sampaikan kepada mereka,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitt. (akhir)
