BONDOWOSO, beritalima.com – Samsul Tahar salah satu anggota DPRD Bondowoso, Fraksi PKB, membantu ratusan masyarakat yang diketahui administrasinya bermasalah, Rabu (26/10/2022).
Ratusan masyarakat tersebut dari beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
Program tersebut merupakan lanjutan dari sosialisasi program ‘Sehari Bersama Warga Desa’, yang telah digelar di tiga lokasi sebelumnya.
Dalam ‘Sehari Bersama Warga Desa tersebut, masyarakat dipermudah dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan bantuan sosial di Dinas Sosial.
Anggota Fraksi PKB, H. Samsul Tahar mengatakan, antusias masyarakat dalam kegiatan ini sangat luar biasa, yang datang pun bukan hanya dari kecamatan Tlogosari dan sekitarnya saja, namun juga ada yang dari Tamanan, bahkan dari dapil 5.
“Kegiatan pelayanan seperti ini harus kita massifkan, terutama yang berkaitan dengan adminduk dan pelayanan sosial,”ujarnya saat dkonfirmasi.
Jih Tahar (sapaan akrabnya,red) tidak menyangka peserta yang hadir melebihi dari perkiraan awal yang hanya diperkirakan 300san.
“Hari ini ada sekitar 700 lebih yang datang. Mereka yangtidak bisa terlayani di hari ini tetap bisa mengajukan perbaikan melalui kami langsung,”ungkapnya.
“Yang jelas pelayanan tidak hanya sehari bersama warga, pelayanan kita berhari-hari bersama warga,”imbuhnya.
Sebelumnya Cak Tahar ini mengaku sering didatangi oleh warga yang mengeluhkan tentang persoalan jaminan sosial atau jaminan kesehatan.
“Sekalipun ini menjadi tanggung jawab eksekutif. Kita dorong sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk mengurai permasalahan ini,”terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Bondowoso, Tohari, mengatakan, acara ‘Sehari Bersama Warga’ tersebut, merupakan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD khususnya dari Fraksi PKB.
“Kegiatan ‘Sehari Bersama Warga’ ini ada di lima lokasi, Maesan, Klabang, Tlogosari, Tegal Ampel dan Tamanan. Ini lokasi yang ketiga, Minggu depan di Tegal Ampel dan kemudian di Tamanan,”tuturnya.
Tohari yakin, masyarakat yang gelisah dengan permasalahan adminduknya atau BPJS Kesehatannya ini pasti datang.
Kedepannya, Tohari berharap kegiatan seperti ini tidak dilakukan oleh legislatif melainkan dilakukan oleh eksekutif, karena ini pekerjaan ranahnya eksekutif.
“Tapi catat, jika tetap masih banyak keluhan dari masyarakat, insyaallah di tahun 2023 kami akan lebih masif,”pungkasnya.
Untuk informasi, kegiatan tersebut menghadirkan tiga dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) dan Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membantu masyarakat.
Ketiga instansi tersebut melayani permasalahan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pengurusan BPJS Kesehatan yang sudah non aktif. (*/Rois)
