JAKARTA, Beritalima.com– Peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan (LCS) akibat saling reaksi antara militer China dan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir perlu menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi.
Soalnya, kata Sukamta, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), wilayah Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan LCS dan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan cost guard China memasuki masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara.
Kepada awak media, legislator dari Dapil Yogyakarta itu akhir pekan ini mengatakan, kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan pemerintahan Jokowi. Bahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto perlu mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia.
Reaksi yang kuat dari Pemerintah akan menjadi sinyal buat negara mana saja termasuk China untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia. “Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik China-AS. Politik luar negara Indonesia yang bebas aktif selalu mengarah kepada upaya perdamaian dunia.”
Selain itu, ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Politik Hukum dan Keamanan tersebut, Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara. Fokus kita hanya mengamankan wilayah Indonesia.
“Pedoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. Termasuk wilayah Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna,” kata laki-laki kelahiran Klaten, 6 April 1967.
China sebagai bagian dari UNCLOS, kata dia, harus menghormati keputusan ini. Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap selain menjaga wilayah Indonesia dengan kekuatan TNI, Pemerintah juga perlu terus memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama khususnya dengan negara-negara ASEAN yang sejauh ini juga merasa dirugikan klaim secara sepihak China atas LCS.
“ASEAN harus bersatu menolak klaim China atas LCS dan perlu ada langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah ini. Bersatunya ASEAN tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan Cina mau menerima norma-norma internasional dan Putusan Pengadilan Arbitrase tahun 2016 yang telah mementahkan klaim historis atas LCS,” demikian Sukamta. (akhir)
