Jakarta, beritalima.com| – Lebih dari seratus Guru Besar Universitas Indonesia (UI) menyatakan sikap keprihatinan atas situasi terakhir negara ke arah krisis konstitusi.
“Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menilai tengah terjadi Krisis Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi,” tulis para Guru Besar dalam siaran persnya (22/8).
Akibatnya, lanjutnya, “Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR itu, tak lain dan tak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme, yang pada 1998 telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi.”
Dipaparkan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara. Sehingga, uapaya revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.
Bila upaya DPR terus menjegal keputusan MK, DGB UI melihat konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan Masyarakat.
“Kami tersentak dan geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini,” tegas DGB UI.
dalam siaran persnya, para Guru Besar yang tercantum ada 120 orang. Dan besar kemungkinan akan bertambah seiring kondisi krisis konstitusi yang belum jelas arahnya.
Jurnalis: Abri/Rendy
