JAKARTA, Beritalima.com– Pemotongan anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kemmetan) 2021 Rp 6,33 triliun merupakan pukulan besar buat sektor pertanian khususnya pangan. Hal tersebut didasarkan kepada keprihatinan karena sampai saat ini kinerja Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum optimal dalam usaha mencapai swasembada pangan, belum mampu mengetaskan para petani dari jurang kemiskinan.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST selaku juru bicara mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon satu Kementan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).
Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementan untuk program ketahanan pangan 2021, wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mendorong Kementan segera melakukan revitalisasi sistem pangan nasional demi peningkatan produksi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa wabah pandemi virus Corona (Covid-19).
Revitalisasi pangan ini, ungkap Johan, dapat berupa menyiapkan kebijakan atau institusi strategis dalam usaha memperbaiki tata kelola pangan serta membuat terobosan baru dalam hal ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis sistem digital dan pemberdayaan petani lokal.
Politisi senior ini memaparkan pada program produksi komoditas pangan yang termuat pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, Kementan menempatkan kedelai menjadi komoditas yang tak dipotong anggaran produksinya, bahkan bertambah dari Rp 197,38 miliar menjadi Rp 337,126 miliar.
Atas nama Fraksi PKS DPR RI, Johan mempertanyakan alasan Pemerintah Jokowi melakukan perbedaan pada kedelai dibanding komoditas pangan lainnya. “Padahal, kekuatan bangsa ada pada produksi padi,” tutur Johan.
Terkait dengan komoditas hortikultura, Johan melihat Pemerintah perlu memperkuat penumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hortikultura dan digitalisasi pertanian, sebagai penyumbang stabilisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Johan mengingatkan agar hal dibanguntu melalui sistem pangan nasional yang kokoh dan dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.
Legislator yang dari Pulau Sumbawa ini mengusulkan agar pengelolaan ssstem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (alsintan) dapat ditingkatkan. Hal ini untuk menjaga daya dukung alsintan demi mencapai target produksi yang telah ditetapkan Pemerintah.
“Saya meminta kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan mempertahankan kuantitas dan kualitas alsintan pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian,” tutur Johan.
Wakil rakyat tersebut juga menyoroti perkembangan program diversifikasi pangan yang sudah lama digaungkan termasuk oleh Pemerintahan yang berkuasa saat ini. Namun, hingga saat sekarang ketergantungan makanan pokok masyarakat terhadap beras tidak bergeser sedikitpun.
Johan juga meminta Pemerintah dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan untuk memastikan tak ada daerah atau wilayah yang warganya kelaparan karena realitasnya saat ini terdapat 6,3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengidap masalah stunting pada 2020 lalu.
“Jadi, saya ingatkan pemerintah agar selalu memperhatikan akses pangan dari setiap rakyat supaya selalu mendapatkan pangan cukup, terjangkau dan berkualitas demi masa depan yang lebih baik,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
