JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Komisi VI DPR RI dari Dapil VI Provinsi Jawa Timur, Amin Ak mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan basis data akurat terkait proyeksi ketersediaan pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengingatkan tantangan Pemerintah dalam mengelola stabilitas harga pangan saat ini baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Dari pasokan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus bisa memastikan ketersediaan kebutuhan pangan apa yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga dapat segera dipenuhi melalui pengadaan impor.
Kondisi wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir maupun tingginya peristiwa bencana alam di berbagai daerah, sangat mungkin mengganggu ketersediaan maupun pasokan pangan.
“Perubahan iklim dan bencana alam, terutama hidrometeorologi, bisa menyebabkan kegagalan panen sejumlah komoditas pangan. Kemendag dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah harus segera menyinkronkan data proyeksi stok pangan pasca bencana,” ujar Amin.
Bencana hidrometeorologi terutama banjir dan longsor akan menimbulkan gangguan distribusi pangan antar daerah maupun antar pulau. Terlebih adanya ketimpangan kondisi ketahanan pangan antara Pulau Jawa dengan wilayah-wilayah di Indonesia Timur termasuk di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.
Di sisi permintaan, datangnya puasa dan hari raya Idul Fitri, berpotensi meningkatkan permintaan terutama pada komoditas tertentu sehingga berdampak pada tingginya inflasi. Mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi bergejolak yang didominasi kelompok pangan pada kalender 2020 mencapai 3,62 persen. Komponen bahan makanan pun memperlihatkan inflasi sebesar 3,48 persen.
Namun demikian, Amin mengingatkan Pemerintah agar tidak ugal-ugalan dalam importasi kebutuhan pangan. Selain merugikan petani, kasus membusuknya 20 ribu ton beras di gudang bulog Desember 2019 menunjukkan koordinasi pengelolaan stok pangan yang amburadul.
“Ibarat dua sisi mata uang, jaminan ketersediaan stok diperlukan agar stabilitas harga terkendali sehingga inflasi pun terkendali. Namun jangan sampai impor merugikan petani pelaku usaha sektor pangan di dalam negeri,” tegas Amin.
Volatilitas harga pangan, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang, harus bisa diantisipasi dengan baik. Data pergerakan harga beras misalnya, diperlukan mekanisme pantauan yang cepat agar tidak terjadi lonjakan permintaan akibat panic buying.
Selanjutnya volatilitas harga kedelai juga harus diselesaikan, karena tren rebutan pasokan di pasar global akibat naiknya permintaan China secara signifikan masih akan berlangsung. Amin kembali mendesak Kemendag melakukan pendekatan ke negara-negara produsen untuk mengamankan pasokan setahun ke depan.
Selain stabilitas harga pangan, Amin juga meminta Kemendag menyiapkan program strategis untuk memulihkan sendi perdagangan yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), pandemi Covid-19 hingga November 2020 saja menyebabkan penurunan omzet pedagang 55 hingga 70 persen di seluruh Indonesia.
“Pelaku usaha di pasar tradisional itu umumnya kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Harus ada terobosan yang jelas dari pemerintah agar pelaku usaha di pasar tradisional mampu bertahan,” demikian Amin Ak. (akhir)
