Jakarta – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Junaidi Auly menerima aspirasi dan masukan dari Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terkait revisi Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Junaidi Auly, selaku Koordinator Fraksi PKS dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Dana Otsus Papua ini mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRP menjadi landasan untuk kami membahas dan memperjuangkan demi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Aspirasi ini menjadi masukan yang lebih komplit dari aspirasi sebelumnya yang telah disampaikan kepada kami di Fraksi PKS,” ujar Junaidi saat terima aspirasi dari Wakil Ketua dan Anggota DPRP di Senayan, Jakarta. Rabu, (23/6/2021)
Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini melanjutkan, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan yaitu dana otsus Papua harus memprioritaskan alokasi anggarannya untuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, dan kesejahteraan. Beberapa isu ini harus kita perjuangkan alokasinya demi kemajuan dalam pendidikan dan jaminan kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.
Selain itu, Legislator asal Lampung ini juga mengingatkan bahwa dana otsus Papua harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Penyerapannya harus jelas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.
“Dengan tambahan anggaran menjadi 2,25 persen diharapkan dana otsus ini bisa menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat Papua,” pungkas Junaidi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRP Bapak Yunus Wonda mengatakan harapannya kepada Fraksi PKS DPR RI untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Papua ini dalam rapat Pansus sehingga bisa memberikan solusi atas permasalahan Papua saat ini.
“20 tahun pelaksanaan Otsus Papua tidak banyak berarti untuk masyarakat Papua, karenanya kami berharap Fraksi PKS bisa memperjuangkan aspirasi ini karena di DPR lah harapan terakhir kami dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Papua,” tutup Yunus Wonda.
