JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin AK menyesalkan rencana Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan right issue saham Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah bank pelat merah tersebut mengakuisisi saham negara seri B di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).
Anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan dan Perindustrian itu menilai, langkah yang dilakukan Pemerintahan Jokowi sama saja dengan privatisasi saham kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini bersentuhan dengan usaha mikro dan melayani kebutuhan dana rakyat kecil tersebut.
Seperti diketahui, saham negara seri B di PNM dan Pegadaian mencapai sekitar 99 persen. Sedangkan kepemilikan saham pihak asing di BRI lebih dari 35 perse.
Dalam right issue, perseroan menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham itu tak mengambil haknya, maka ia dapat menjual hak-nya kepada investor lain.
“Ini sama dengan privatisasi terselubung terhadap PNM dan Pegadaian, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan. Saya khawatir hal itu akan mengubah fokus bidang usaha kedua BUMN pembiayaan usaha mikro tersebut,” tegas Amin.
Menurut Amin, selama ini PNM dan Pegadaian punya peran penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan karena turut melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani bank atau nonbankable. Kedua BUMN itu juga berperan penting dalam membantu mencegah masyarakat terhindar dari jeratan rentenir.
“Saya yakin pemerintah akan kehilangan kontrol terhadap holding ultra mikro yang dibentuk karena 40 persen sahamnya dimiliki swasta terutama pihak asing. Selain itu pemerintah juga bakal kehilangan referensi untuk mengatur usaha gadai yang tumbuh marak di Indonesia,” kata Amin.
Amin bukan anti investasi asing. Namun, karena PNM dan Pegadaian menyangkut hajat hidup rakyat kecil, dia sebagai wakil rakyat menolak privatisasi saham kedua BUMN tersebut.
Selain itu, dari sisi kinerja dan performa, kedua BUMN tersebut sangat bagus kinerjanya dengan tingkat kredit bermasalah yang sangat rendah. Artinya, selama ini mereka mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik.
Semestinya, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini, holding BUMN ultra mikro itu fokus pada upaya memperbesar kredit atau bantuan modal bagi usaha mikronya.
Bagaimana UMKM yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dibantu dan dibimbing, termasuk usaha pertanian dan nelayan yang selama ini BRI saja kesulitan menyentuh mereka.
“Pemerintah malah mendahulukan privatisasi sahamnya, ketimbang fokus pada upaya permodalan UMKM, khususnya pelaku usaha ultra mikro,” demikian Amin Ak. (akhir)
