JAKARTA, Beritalima.com– Kinerja komiditas pertanian sangat rendah. Hal tersebut terbukti sampai Agustus 2021 realisasi pengembangan padi baru mencapai 52,95 persen, produksi bibit ternak 55,15 persen dan program Unit Pengembangan Pupuk Organik (UPPO) 30,94 persen dari target yang sudah ditetapkan.
Menurut politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST kepada Beritalima.com, Rabu (25/8), realisasi kinerja tersebut ergolong rendah. “Saya berharap, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harsu lebih serius lagi dalam merealisasikan dalam usaha merealisasikan target yang ditetapkan,” kata Johan.
Menurut wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, pengembangan tanaman ditargetkan 2.806.000 hektar, produksi bibit ternak sapi 971.170 ekor serta program UPPO 1.655 unit. Ketiga program ini penting guna mendukung ketahanan pangan, membantu kesejahteraan petani dan peternak serta menjadikan peningkatan produksinya harus diprioritaskan agar Indonesia tidak tergantung impor.
Johan menilai, terjadi paradox atas kinerja yang rendah pada kegiatan produksi bibit ternak dan UPPO dari target nasional. Namun, Pemerintah malah menyikapi dengan kebijakan peningkatan importasi daging sapi yang sampai Juli 2021 mencapai US$ 71,72 juta atau setara Rp 1,076 triliun.
“Sebagai wakil rakyat, saya menyesalkan realisasi yang rendah disikapi dengan impor karena hal ini berdampak semakin tidak berkembangnya komoditas Pertanian dalam negeri dan yang pasti akan merugikan petani dan peternak lokal,a’ ujar Johan.
Johan juga mempertanyakan sejauh mana realisasi pengembangan tanaman kedelai karena Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) berjanji kepada rakyat untuk meningkatkan produksi kedelai nasional dalam dua kali masa tanam.
“Karena itu, hal tersebut harus dijelaskan Mentan kepada public karena ketergantungan dengan kedelai impor tidak hanya telah merugikan petani tetapi juga meresahkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tempe dan tahu di tanah air selama 2021,” tutur Johan
Johan mempertanyakan kinerja Pemerintahan Jokowi bersama dengan para pembantunya dalam meningkatkan nilai produksi cabe nasional karena ternyata harganya sangat fluktuatif dan terjadi impor cabe dalam jumlah besar bulan ini.
Fungsionaris DPP PKS 2020-2025 tersebut juga menyayangkan rendahnya kinerja Kementan dalam peningkatan produksi sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang terus meningkat setiap tahun.
Selain itu, Johan juga menyoroti perkembangan rata-rata harga gabah di tingkat petani yakni Rp 4.254/kg. Ini mengalami penurunan 0,62 persen dari sebelumnya. “Saya mempertanyakan kemampuan pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya.”
Dikatakan, agar persoalan ini harus ada solusi dan terobosan Pemerintah karena menyangkut soal kesejahteraan petani dan keluarganya. Setiap tahun petani kita selalu menjerit karena harga gabah yang jatuh saat panen dan tingginya ongkos produksi sehingga mereka mengalami kerugian dan terlilit hutang dengan tengkulak.
Johan meminta Pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki kebijakan regulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 agar memperkuat sektor Pertanian sebagai penyelamat ekonomi nasional.
“Terbukti sektor Pertanian bisa tumbuh lebih baik dari sektor lainnya dan saat ini market share kredit Pertanian telah mencapai 28 persen sehingga dapat menjadi penopang buat kekuatan ekonomi nasional,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
