JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Hj Nevi Zuarina minta Pemerintah pimpinan Presidet Joko Widodo (Jokowi) memoratorium pendirian pembangunan pabrik semen.
Hal itu diungkapkan Nevi ketika menerima kunjungan Ketua Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI), Kiki Warlansyah didampingi Fasial Arif, Nino Perdana (bidang organisasi) dan Wahyudi (Ketua Komisariat SPSP) beberapa waktu lalu.
Pada silaturahim itu, pengurus FSP menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi Industri Semen Nasional saat ini yang sudah mengalami oversupply 42 juta ton dan penolakan atas rencana Pembangunan Pabrik Semen Baru di Kalimantan Timur dengan kapasitas 15 juta ton.
“Saya meminta Pemerintah Jokowi dapat menerima masukan dan aspirasi FSP ISI karena menjaga stabilitas harga maupun pasokan semen di Indonesia. “Bila over penawaran, tak akan sehat dalam tata niaga semen,” tutur Nevi.
Penolakan pembangunan pabrik semen baru ini bukan tanpa alasan karena over supply 42 juta ton seperti saat ini saja sudah menyebabkan utilisasi pabrik hanya 66 persen. Hal itu artinya, ada beberapa line pabrik dalam suatu perusahaan tidak berproduksi (stop).
Dengan begitu, akibatnya berdampak kepada tenaga kerja, antara lain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan kesejahteraan dan overload kerja, juga akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat dan mungkin saja Industri Semen Nasional akan bernasib sama dengan Industri baja di Indonesia.
Anggota Komisi VI membidangi Indudstri dan Perdagangan ini berjanji segera menyampaikan permasalahan itu dalam masa persidangan setelah reses untuk dibahas di Komisi VI DPR RI dan mengusulkan audiensi dengan Komisi VI untuk pendalam dan mempertanyakan terkait perizinan pabrik semen baru ke Kepala BKPM dan Menteri Perindustrian.
“Terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur, saya mengingatkan Pemerintah agar ada studi ulang dampak yang ditimbulkan. Sejauh apa koordinasi yang dilakukan BKPM dengan kementerian perindustrian,” jelas Nevi.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini juga mempertanyakan apakah BKPM sudah berkordinasi dengan kementerian perindustrian terkait dengan perizinan pendirian pabrik semen baru ini di Kalimantan Timur.
“Antar lembaga dipemerintahan perlu ada koordinasi agar keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi tercapainya kesejahteraan dan keadilan dan bukan malah menimbulkan permasalahan baru di masyarakat,” demikian Hj Nevi Zuairina.(akhir)
