Jakarta, beritalima.com| – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut mempersiapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 2025.
Persiapan ini di antaranya melalui pendampingan penyusunan petunjuk teknis dan tata kelola pengadaan, pengembangan kompetensi pegawai, hingga Coaching Clinic pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ingatkan LKPP untuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dan BUMDes dalam belanja pengadaan (25/11).
“Tentu, saya mengapresiasi dukungan LKPP dalam mempersiapkan program MBG. Program yang baik ini tentu perlu dikawal sebaik mungkin agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Di sinilah, peran LKPP sangat dibutuhkan untuk memastikan proses tata kelola yang baik dalam belanja pengadaan,” ujar Puteri.
Puteri juga mendorong LKPP siapkan strategi guna memastikan kelancaran pengadaan program MBG. “Termasuk strategi mitigasi risiko yang juga perlu dipersiapkan dalam belanja pengadaan agar penggunaan anggarannya tetap efisien, akuntabel, dan transparan. Sekaligus, mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Puteri menilai Program MBG nantinya bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan pelaku UMKM, koperasi, maupun BUMDes sebagai penyedia pasokan pangan maupun proses pengolahannya.
Apalagi, menurut penelitian INDEF menunjukkan selama percobaan program ini terbukti dapat meningkatkan rata-rata pendapatan bersih UMKM sebesar 33,68 persen per bulan, serta peningkatan jumlah pegawai hingga 3 orang.
“Artinya, jika dijalankan dengan benar, pastinya makin banyak UMKM yang sejahtera dan makin banyak lapangan kerja yang tercipta. Termasuk menciptakan pasar baru yang menyerap produk-produk yang selama ini dihasilkan UMKM, koperasi, maupun BUMDes. Untuk itu, LKPP perlu memastikan hal tersebut dalam pengadaan program ini,” papar Puteri.
Jurnalis: Rendy
