SURABAYA, Beritalima.com-
Aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang berlangsung pada Senin (24/3) berakhir ricuh. Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyatakan keprihatinannya sekaligus menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat yang harus dijaga dalam sistem demokrasi.
“Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk dalam aksi demonstrasi. Ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat,” ujarBendahara DPW PKS Jatim ini.
Namun, Lilik menyayangkan terjadinya bentrokan antara demonstran dan aparat. Menurutnya, penyampaian aspirasi seharusnya berlangsung damai tanpa kekerasan dari kedua belah pihak.
“Kami sangat menyayangkan adanya kericuhan dalam aksi kemarin. Penyampaian aspirasi seharusnya berlangsung damai tanpa kekerasan, baik dari demonstran maupun aparat,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar segala perbedaan pandangan terkait RUU TNI diselesaikan melalui jalur dialog.
“Kami mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan,” tambahnya.
Terkait substansi RUU TNI, Lilik menyadari bahwa regulasi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menampung serta meneruskan aspirasi publik ke tingkat yang lebih tinggi agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan regulasi.
“RUU TNI ini memang menimbulkan pro dan kontra. Kami mendengar aspirasi masyarakat dan akan meneruskan suara mereka ke tingkat yang lebih tinggi agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan regulasi,” ujarnya.
Selain itu, Lilik mengimbau aparat keamanan untuk bertindak profesional dan proporsional dalam mengawal aksi demonstrasi, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan aturan yang berlaku.
“Kami berharap aparat keamanan dapat bertindak secara profesional dan proporsional dalam mengawal aksi demonstrasi, sesuai dengan prinsip HAM dan aturan yang berlaku,” tutupnya.
Dengan pernyataan ini, Lilik menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, keamanan, serta proses legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.(Yul)
