SURABAYA, Beritalima.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8/2025). Sejumlah program unggulan pemerintah menjadi sorotan utama, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Merah Putih, lumbung pangan, hingga pembentukan lembaga investasi nasional Danantara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua fraksi PKS DPRD provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan program yang transparan dan akuntabel.
“Program-program unggulan ini patut diapresiasi, tapi juga harus ada evaluasi nyata di lapangan. Apakah betul-betul sesuai harapan dan target, itu yang perlu dipastikan,” ujar anggota Komisi C DPRD provinsi Jatim ini.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian. Di antaranya, sebanyak 20 juta penerima manfaat, terdiri dari anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, kini telah merasakan manfaat Makan Bergizi Gratis. Program yang baru berjalan delapan bulan itu disebut mampu meningkatkan angka kehadiran dan prestasi anak di sekolah.
Selain itu, MBG juga menciptakan 290.000 lapangan kerja di dapur-dapur penyedia makanan, melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Untuk sektor pangan, pemerintah mengklaim telah membuka 2 juta hektar sawah baru di berbagai daerah. Sedangkan di bidang pendidikan, sebanyak 100 Sekolah Rakyat sudah berdiri, dan ditargetkan bertambah menjadi 300 sekolah dalam waktu dekat.
Di sisi lain, 80.000 Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih juga tengah dibangun untuk memperluas perputaran ekonomi di daerah. Sementara itu, Danantara diproyeksikan mengelola aset investasi hingga USD 1 triliun.
Lilik juga menyoroti aspek penegakan hukum yang disampaikan Prabowo, khususnya soal tambang ilegal, pengelolaan lahan sawit ilegal, serta pemberantasan korupsi.
“Harus ditunjukkan dengan aksi nyata, bukan hanya retorika. Keadilan dan kesejahteraan harus benar-benar dirasakan masyarakat bawah, bukan hanya segelintir kelompok,” tegasnya.
Selain itu, ia memberikan apresiasi pada komitmen Presiden dalam memperjuangkan Palestina.
“Terkait diplomasi, sangat membanggakan bila Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, meski atas nama kemanusiaan,” imbuhnya.
Meski demikian, Lilik menilai masih ada kegelisahan masyarakat yang terlewat dalam pidato Presiden. Beberapa isu yang ramai dibicarakan publik, seperti kenaikan pajak, pemblokiran rekening, hingga kontroversi bendera One Piece, tidak disinggung sama sekali.
“Sayang sekali, isu-isu yang jadi keresahan masyarakat bawah tidak muncul dalam pidato kenegaraan. Respons bijak dari Presiden atas persoalan itu sangat ditunggu. Masyarakat perlu merasakan didengar, meski dengan banyak beban yang mereka hadapi,” tandasnya.(Yul)
