SURABAYA, Beritalima.com |
Anggota DPRD provinsi Jatim Lilik Hendarwati memberikan tanggapan terkait dana hibah yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jatim untuk museum Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp 9 miliar itu ditarik kembali. Menurut Lilik, jika memang pemprov Jatim memiliki niat untuk mengambil kembali dana tersebut, sebaiknya dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan primer masyarakat.
“Terutama karena dampak Pandemi Covid-19 ini belum bisa diatasi oleh pemerintah. Bahkan angka kemiskinan kian meningkat. Sebaiknya, menurut pandangan saya, uang tersebut bisa dipergunakan untuk kebutuhan primer masyarakat,” terang anggota fraksi Keadilan Bintang Nurani ini.
Lilik menuturkan, dengan adanya kebijakan itu sebenarnya pada prinsipnya kalau dalam hal belanja kan kita fokus pada prioritas.
“Yang penting dan yang lebih penting, sangat penting, atau yang paling penting saja, dalam konteks misalnya itu menjadi penting karena memang mungkin juga menjadi hal yang wajar. Misalnya kemudian Pacitan sebagai kota kelahirannya pak SBY. Mungkin kemudian beliau ingin membuat sebuah museum yang menceritakan terkait dengan perjalanan hidup beliau, karena beliau juga seorang presiden yang juga saya dan beliau dipilih oleh rakyat,” sambung politisi PKS ini.
“Masih hal yang wajar, asalkan jumlahnya itu juga mungkin seimbang dengan apa yang telah dilakukan oleh beliau selama memberikan pengabdian kepada masyarakat. Selama beliau menjadi presiden, selama beliau berjuang untuk rakyat, saya anggap wajar jika kemudian beliau ingin memberikan edukasi pada masyarakat bagaimana beliau melalui semua itu hingga menjadi presiden,” tukas Anggota komisi C ini lebih lanjut.
Lilik menambahkan, namun jika kemudian pemprov Jatim memiliki kebijakan untuk mengambil kembali dana hibah yang sudah terlanjur diberikan ke SBY Foundation, Lilik menganggap bahwa pemprov Jatim mungkin memiliki pemikiran bahwa skala prioritas saat ini adalah mengutamakan kebutuhan primer masyarakat.
“Mungkin masyarakat itu menjadi skala prioritas pemprov Jatim disaat pandemi Covid-19 seperti ini. Kebutuhan pemerintah sangat banyak, tugas pemerintah adalah melakukan hal-hal yang sangat primer dan paling prioritas. Jika kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, maka untuk hal-hal yang semacam terkait dengan sejarah pun juga mudah-mudahan diimbangkan, kecuali kalau kemudian dana Rp 9 miliar tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat buat apa diambil?,” Pungkasnya.(yul)
