BANGKALAN, BeritaLima.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan menyampaikan sepuluh rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2017. Saat Rapat Paripurna Istimewa, di Gedung DPRD Bangkalan, Senin (23/4/2018).
Dari sepuluh rekomendasi yang dibacakan oleh Muhajir. DPRD Bangkalan meminta pihak eksekutif ditahun mendatang, tidak ada program dan kegiatan OPD (organisasi perangkat daerah) yang tumpang tindih, sehingga segala urusan dan wewenang harus sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya). Serta meminta OPD dalam menyusun dan menjalan Program berdasarkan skala prioritas.
DPRD juga meminta pihak eksekutif untuk lebih serius dalam menindaklanjuti segala temuan-temuan dan menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan.
“Penyusunan program harus berdasarkan kekuatan anggaran, serta sesuai dengan visi dan misi Kepala daerah. Bukan karena individu atau menurut kepala Dinas-nya,” ucap Muhajir saat membacakan sepuluh rekomendasi tersebut.
Selain itu, pihak eksekutif diminta untuk terus melakukan inovasi dan kreativitas tanpa keluar dari aturan yang lebih tinggi, sebagai upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten Bangkalan.
“Menyerap dana alokasi dari pemerintah pusat secara maksimal, meningakatkan kerjasama antar Kabupaten dan meningkat rencana strategis beberapa Dinas,” lanjutnya.
Kepala Daerah juga diminta untuk melakukan peningkatkan kualitas ASN (aparatur sipil negara) di Kabupaten Bangkalan, serta meningakatkan sarana pelayanan dan pendidikan, serta juga memperbaiki data yang diperlukan masing-masing OPD.
“Untuk penyusunan LKPJ dimasa mendatang harus lebih sempurna dilengkapi dengan data dan lampiran, dan memperbaiki beberapa kesalahan ditahun sebelumnya,” ungkapnya.
Menanggapi rekomendasi tersebut PJ Bupati Bangkalan, I Gusti Ngurah Setiabudi Ranuh mengatakan bahwa LKPJ tahun 2017 tersebut merupakan program dari kepala daerah sebelumnya. Maka pihaknya hanya menerima program yang sudah ada.
“Kita saat ini fokus menjalankan program yang ada dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang ada,” tutur Indra, pria keturunan Bali-Madura tersebut.
Kata dia (Pj Bupati, Red) semua rekomendasi yang disampaikan akan lebih efektif pada tahun 2019, karena kata dia, sudah termasuk dalam penyusunan Musrenbang tahun 2018.
“Kita sudah memaksimalkan perencanaan mulai dari tingkat desa. Makanya tugas saya disini untuk menyempurnakan apa yang sudah berlaku,” pungkasnya. (Rsd)
