Terhitung mulai Hari Minggu (29/5) Jawa Timur dinyatakan sebagai daerah bersih dari prostitusi. Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mendeklarasikan penutupan lokalisasi prostitusi terakhir di Jatim yakni di Kota Mojokerto.
Deklarasi penutupan tersebut dilakukan Soekarwo saat menghadiri Dzikir Akbar dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 98 Kota Mojokerto sekaligus Deklarasi Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Bersih Prostitusi, di depan Balaikota Mojokerto, Minggu (29/5).
“Pada hari ini (29/5) dengan deklarasi Kota Mojokerto bersih dari prostitusi, merupakan deklarasi penutupan lokalisasi terakhir di Jawa Timur. Dengan demikian dapat dinyatakan Provinsi Jawa Timur bersih dari prostitusi,” ujar Soekarwo.
Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo itu mengapresiasi dan menyampaikan terima kasihnya kepada forum pimpinan daerah, para ulama, tokoh agama, IDAI (Ikatan Da’i Area Lokalisasi), para pengusaha hotel, para pemilik usaha kost-kost-an serta masyarakat umum yang telah sepakat dan bertekad secara bersama-sama untuk mendeklarasikan Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur bersih dari prostitusi.
“Inilah wujud implementasi kegotongroyongan dan keguyuban para ulama, umaro’ dan masyarakat Jawa Timur dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar, menyelesaikan permasalahan kemaksiatan secara humanis dan penuh kedamaian,” ungkapnya.
Menindaklanjuti penutupan lokalisasi prostitusi di Mojokerto tersebut, Pakde Karwo secara khusus berpesan berpesan kepada Walikota dan masyarakat Kota Mojokerto untuk ikut mengawasi peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Menurutnya, hampir seluruh kejahatan dimulai dengan minuman keras. “Minuman beralkohol sumber dari perilaku kejahatan,” ujarnya.
Selain itu, ada tugas baru yang menghadang di depan, yakni penanganan pasca deklarasi dan pengawasan intensif agar tidak terjadi atau bermunculan wisma dan warung remang-remang baru yang dapat menumbuhkan prostitusi gaya baru. Untuk itu, dirinya berharap agar para ulama, umaro’, aparat POLRI/TNI, SKPD terkait dan masyarakat meningkatkan perannya masing, terutama dalam pengawasan. “Ini akan menjadikan ikhtiar luar biasa yang kita lakukan secara bersama-sama antara pemerintah, ulama dan masyarakat,” jelas Pakde Karwo penuh harap.
“DPRD sebagai wakil rakyat harus ikut mengawasi upaya dan aspirasi masyarakat untuk membersihkan daerah dari kegiatan prostitusi, karena masyarakat ingin hidup tenteram dan nyaman,” tandasnya.
Masih menurut Pakde Karwo, permasalahan prostitusi merupakan masalah patologi sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang. Usaha penanggulangannya sangat sulit serta memerlukan biaya yang besar. “Namun kita tidak pernah menyerah dan putus asa demi kemaslahatan umat,”jelasnya.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan kabupaten/kota akan terus memantau keberadaan daerah ex lokalisasi. Disamping itu untuk mencegah terjadinya prostitusi terselubung, pemerintah akan berupaya memperbanyak atau memperluas lapangan pekerjaan, perbanyak pendidikan kejuruan, juga akan memantau apa yang diperlukan oleh para ex WTS.
Pada kesempatan yang sama Walikota Mojokerto KH. Mas’ud Yunus mengatakan bahwa Dzikir Akbar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap memperingati Hari Jadi Kota Mojokerto. Tujuannya agar masyarakat makin teguh melaksanakan pada ajaran agama selain memperkuat misi Pemerintah Kota Mojokerto misi sebagai kota pelayanan.
Oleh karena itu KH. Mas’ud mengeluarkan empat kebijakan yaitu meningkatkan kerukunan bergama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, pemberdayaan lembaga keagamaan dan pencegahan dan pembinaan terhadap perilaku menyimpang dari norma sosial.
Deklarasi Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Bersih Prostitusi diucapkan dan ditandatangi oleh beberapa elemen masyarakat yaitu dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengusaha perhotelan, pengelola kos-kosan, organisasi wanita.
Setelah penandatangan deklarasi, dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan biaya hidup untuk warga terdampak ex lokalisasi Balong Cangkring Kota Mojokerto. Bantuan diberikan kepada 1.137 KK masing-masing sebesar Rp. 3 juta.
Berdasar data yang ada pada akhir tahun 2011, di Provinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 47 lokalisasi dengan penghuni 7.127 WTS yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk lokalisasi yang terkenal se Asia yaitu Dolly. Saat ini sebanyak 47 lokalisasi sudah dinyatakan ditutup dari segala kegiatan prostitusi (**).
