JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini menilai lomba karya tulis yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tendensius dan bernuansa benturan antara negara dan agama.
Penilaian PKS ditujukan pada tema karya tulis yaitu: hormat bendera menurut hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Tema ini menjadi polemik dan mendapat kritik luas khususnya dari ormas-ormas Islam tanah air.
“BPIP sangat tidak sensitif terhadap kebangsaan Indonesia. Temanya tendensius dan bernuansa benturan antara negara dan agama. Padahal keduanya saling menguatkan nasionalisme Indonesia. Memang selama ini ada masalah dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat mayoritas?,” tanya Jazuli kepada Beritalima.com, Minggu (15/8) malam.
Anggota Komisi I DPR tersebut meminta BPIP mencari tema yang lebih subtantif, visioner dan berkemajuan bagi generasi muda bangsa. “Para santri, pelajar, mahasiswa kita pikirannya sudah maju, koq disodorkan tema yang sudah lama selesai bahkan sudah final bagi Indonesia. Tema ini bisa menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.
”
Karena itu, kata wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Banten ini, Fraksi PKS DPR RI meminta agar lomba tersebut dibatalkan saja atau dicarikan tema yang lebih relevan dan subtantif bagi kemajuan bangsa. Sebab tema yang diangkat BPIP sama sekali tidak mencerminkan kondisi kebangsaan dan sosiologis masyarakat Indonesia.
“Masak di tengah rakyat Indonesia yang hingar bingar mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing jelang 17 Agustus. Mereka antusias mengadakan aneka lomba termasuk menyanyikan lagu kebangsaan seperti yang dilakukan struktur PKS. BPIP malah menayakan hukum keduanya dalam Islam.”
Tema itu bukan hanya tidak sensitif, juga bisa dipersepsi melecehkan realitas historis dan sosiologis umat Islam Indonesia yang washatiyah (moderat). Umat yang sangat besar kontribusinya dalam pergerakan kemerdekaan serta pembentukan dasar dan konstitusi negara sebagai platform bersama.
“Relasi negara dan agama sudah diselesaikan secara arif dan bijak oleh tokoh-tokoh umat yang nasionalis ketika kita memutuskan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 konstitusi negara. Keduanya saling menguatkan dan tidak terpisahkan membentuk nasionalisme Indonesia yang relijius. BPIP jangan mengusik lagi,” tandas Jazuli.
Politisi senior tersebut menyesalkan kontroversi demi kontroversi yang dilakukan BPIP. Terlebih, muncul jelang HUT Kemerdekaan RI yang seharusnya berisi pesan-pesan yang menguatkan kebangsaan kita, bukan berpotensi memecah belah akibat persepsi salah dan negatif.
“Ini bukan kali pertama BPIP membuat kontroversi. Stop menimbulkan kesan di masyarakat ada benturan antara negara dan agama. Sangat tidak produktif dan hanya menimbulkan kegaduhan,” demikian Dr H Jazuli Juwaini. (akhir)
