JAKARTA,Ketua Pendiri Garda PAS (Gerakan Nasional Penyelamat Bangsa) dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Indonesia Wibisono,SH,MH menggalang Dukungan Masyarakat dan tokoh Nasional untuk membuat “PETISI PIDANAKAN KPU”, Apabila KPU terbukti Curang,maka Hukuman bagi Penyelenggara Pemilu tersebut paling berat adalah Hukuman Mati,karena merupakan kejahatan Demokrasi,Mengancam Kedaulatan NKRI,sama dengan perbuatan Makar/Teroris, Ujar Wibisono menyatakan ke Media di jakarta. (24/4/2019)
Ya, Saya menggalang dukungan dari semua Elemen Masyarakat, dari mulai tokoh Nasional,Purnawirawan TNI,Tokoh Ormas, Emak Emak dan semua lapisan masyarakat dari Aceh sampai Papua, saat ini sudah terdaftar hampir 1000 orang,1000 orang inipun yang tercatat ketua umum dan sekjen ormas yang mewakili pengurus dan relawannya,kalau di total bisa 2 juta lebih pendukung secara nasional, kata Wibi
Menurutnya, Petisi ini adalah Gerakan Moral Intelektual bukan Gerakan massa yang turun kejalan,tapi akan mengungkap berbagai kecurangan Pemilu yang ada di seluruh tanah air dan akan melaporkan ke Lembaga Internasional (Dewan PBB) atas kejahatan Demokrasi yang sudah banyak memakan korban Jiwa (tercatat 100 jiwa/ petugas KPPS meninggal dunia),ini adalah Pemilu paling Brutal selama pemerintah menyelenggarakan Pemilu, pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) ini berdampak luas bagi nasib bangsa, ujarnya.
Kalau tentang indikasi kecurangan Pemilu 2019 kita akan kerjasama dengan lembaga Pemantau Pemilu dalan negeri dan Luar negeri yang independen seperti APDI,IDEAS (Malaysia) dan beberapa Observer yang terkenal dengan tagar (#OberserekectionSOS),apabila hasil Real Count mereka berbeda dengan Real Count KPU,maka KPU perlu di Investigasi dan audit Forensik datanya.
Salah satu bentuk kecurangan ialah amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT),
“Selain itu ada banyak data ganda. Misalnya, dalam satu Kartu Keluarga ada banyak sekali anggota keluarga. Kemudian ada ratusan pemilih dengan usia di atas 90 tahun dan 20 ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun,” tentang berbagai persoalan data DPT berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis,ujarnya
Ada beberap kasus tentang salah input,sepertu di TPS Bali Suara Jokowi 183 Ditulis 1.883 ,di Kebumen, Suara Jokowi Bertambah 600 Akibat Salah Input, belum lagi daerah daerah yang lain, papar wibi
“Pemilu 2019 sudah berlangsung. Keadaannya sebagaimana kita ketahui, banyak sekali terjadi kecurangan. Yang tampak kepada kita itu surat suara 01 dicoblos terlebih dahulu di banyak TPS,”
“Di samping itu, ada kecurangan berkali-kali di website resmi KPU. Hal tersebut layak disebut kecurangan karena kesalahannya sama dan berkali-berkali: capres 02 dicurangi. Suaranya dikecilkan dan suara 01 dibesarkan. Bahkan KPU sendiri sudah mengakui adanya kesalahan kirim data,” katanya.
Jika diperhatikan beberapa hari ini, laman KPU terlihat cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Ma’ruf di kisaran 54 persen. Padahal, banyak sekali data bagi KPU untuk menginput data yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS.
Ia mendesak oknum KPU yang terlibat manipulasi data segera ditindak tegas. Petugas KPU yang menginput data harus bisa dipastikan menjalankan tugas dengan adil, jujur dan profesional, Pungkas Wibisono(***)
